Pengamat: Kritikan SBY Soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Asumsi Saja

DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, kritik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dugaan kecurangan pemilu di 2024 akan menjadi bumerang bagi partai Demokrat.

Menurut Adi, kritikan tersebut masih berupa asumsi dan tidak bisa dibuktikan.

"Jadi, sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa," ujar Adi Prayitno dalam seminar nasional 'Perang Klaim Infrastruktur dan Tudingan Pemilu Curang 2024' , Jakarta Pusat, kemarin.

Adi mengatakan, kecurangan pemilu di pemerintahan SBY bahkan pernah terjadi di 2009 silam. Hal ini dibuktikan pada permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sebab, banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih saat kontestasi pilpres. Terlebih, bukti ini diperkuat dari pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani oleh partai-partai oposisi, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis-aktivis demokrasi soal kecurangan tersebut.

"Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal, lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara," jelasnya.

Dosen FISIP UIN Jakarta ini juga menanggapi pernyataan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimuti Yudhoyono, yang mengklaim 70-80 persen pembangunan di era presiden Joko Widodo merupakan kinerja ayahnya, Susilo Bambang Yudhono (SBY).

Menurut dia, klaim tersebut tidak berbasis data dan salah kaprah, sebab di era pemerintahan SBY banyak proyek yang mangkrak. Pemerintahan Jokowilah yang melanjutkan, bahkan membuat proyek baru demi kemajuan insfrastruktur.

"Semisal dari panjangnya jalan tol itu jomplang lah, semua orang juga cukup mengetahui, terlebih ada jalan Trans Jawa, Trans Sumatera dan Trans Papua, ya memang diselesaikan di zaman Jokowi," sebutnya.

"Semua orang juga tahu bahwa bandara di zaman Jokowi jauh lebih banyak ketimbang SBY, terus pembangunan jalur kereta api, bendungan dan lainnya itu adalah variabel yang sebenarnya tidak butuh ahli untuk menjelaskan itu semua," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Eks-kader partai Demokrat, Gede Pasek Suardika menambahkan, tudingan kecurangan di pemilu 2024 yang dilontarkan SBY mempunyai motif politis. Sebab, ayahanda AHY itu menilai dalam parameter, jika anaknya tidak menjadi capres atau cawapres, maka ada kecurangan dalam pilpres 2024 mendatang.

"Parameter yang terukur itu harus dibuktikan secara yuridis. Ini konteks yang disampaikan itu soal kemungkinan gagal anaknya jadi pasangan capres-cawapres, terlebih publik membaca soal itu," tegasnya.

Selain itu, Gede Pasek juga menilai, figur AHY sebagai tokoh di pilpres 2024 kurang kuat. AHY tidak mempunyai jam terbang yang mumpuni dalam memimpin sebuah negara.

Lebih lanjut, kata Gede, elektabilitas AHY sangat rendah saat ini. Hal ini masih sejalan dengan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017 lalu dimana perolehan suara AHY masih menempati urutan ketiga saat itu.

"Karena mas AHY kan belum pernah terjun, terlebih kemampuan elektoral mas AHY di DKI nomor 3. Jadi kan tidak bisa dijual itu, sehingga harus orang lain yang dijual," pungkasnya. (OL-13)