Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, KIB masih terbuka untuk partai lain bergabung. Hal ini menyusul pertemuan dia dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
“Ya masih, masih, masih terbuka (peluang). Masih berbicara dengan partai-partai," kata Airlangga kemarin. Pihak Gerindra sendiri menanggapi positif pertemuan kedua elit mereka, dalam konteks sebagai Menteri.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat mengatakan, peluang seperti yang dikatakan Airlangga dalam dunia politik adalah hal yang lumrah.
“Sekarang kan semua pintu masih terbuka. Masih penjajakan. Yang terlihat kan PDIP bisa sendiri, KIB, Gerindra-PKB, lalu PKS-Nasdem-Demokrat. Dari sana terbuka pintu yang lain,” kata Cecep saat dihubungi hari ini (23/9).
Namun kata dia, pada akhir tahun ini sejumlah parpol akan melangsungkan rakernas. Kemungkinan besar, ada nama-nama Capres-Cawapres yang terungkap dari situ.
“Perkiraan saya, Sampai Juli akhir Agustus 2023, siapa yang akan declare pertama, lalu yang lain untuk mengajukan siapa lawannya. Jadi sekarang wait and see, “ terang Cecep. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan, pendaftaran Capres Cawapres dibuka bulan September 2023.
Gabung KIB
Sementara itu, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai peluang bergabungnya Gerindra dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) cukup besar.
Menurutnya, poros koalisi di Pilpres 2024 akan semakin benderang jika Gerindra akhirnya memutuskan bergabung KIB. Dedi memperkirakan akan ada 3 pasangan calon (paslon) yang bakal berlaga.
"Gabungan koalisi Gerindra-KIB akan memperjelas jumlah koalisi yang terbentuk, akan muncul maksimal 3 koalisi jika itu terjadi. Karena PDIP masih tetap dapat mengajukan Puan-Ganjar misalnya,. Dan Nasdem, Demokrat, PKS tetap bisa maju dengan Anies-AHY," ujarnya.
Menurutnya, Gerindra akan mempertahankan nilai tawar Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) saat memutuskan bergabung dengan KIB. "Gerindra berpeluang cukup besar bersama KIB sepanjang Prabowo yang menjadi presidennya," terang Dedi.
Dedi juga mendasarkan analisisnya pada prasyarat penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di KIB. Ketum Golkar Airlangga Hartarto dinilai masih belum cukup kuat dalam soal elektabilitas, meski menjabat sebagai ketum partai terbesar dibanding partai lain di KIB. Menempatkan Airlangga sebagai cawapres dari KIB masih peluang untuk memenangkan pertarungan 2024.
"Dan ini rasional jika melihat Airlangga sebagai ketua umum paling besar di KIB tetapi masih berelektabilitas rendah. Kans menjadi cawapres masih mungkin," sambungnya.
Dedi juga menekankan ketika kesepakatan Prabowo Subianto sebagai capres dan Airlangga Hartarto sebagai cawapres tidak tercapai, maka semakin kecil kemungkinan bergabungnya Gerindra dalam KIB.
"Tetapi selama kondisi itu tidak tercapai, maka Gerindra tidak akan bergeser," tegasnya.(OL-4)
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menolak untuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk bubar.
PARTAI Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi bersama Gerindra dan PKB. Prabowo bingung memilih calon wakil presiden.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut sudah menemui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sebelum mendeklarasikan mendukung Prabowo
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuknya bersama dengan Partai Golkar dan PPP
PRESIDEN Joko Widodo menanggapi soal merapatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi Partai Gerindra untuk Pemilu 2024.
PAKAR politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai ada sejumlah elemen di dalam Dewan Pakar Partai Golkar yang sedang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Partai Golkar
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved