Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SIDANG perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Peristiwa Paniai akan digelar Rabu (21/9). Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak mendorong agar jaksa bisa mengembangkan kasus tersebut.
Komjak, kata Barita, berharap agar jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum di persidangan bisa memegang asas keadilan dan kebenaran. Ini bertujuan agar semua fakta-fakta hukum diungkap secara tegas, berani, dan profesional.
"Serta mendorong agar dalam proses persidangan khususnya dalam pemeriksaan saksi-saksi dilakukan komprehensif untuk menjadi dasar bagi kemungkinan pengembangan kasus ini selanjutnya," kata Barita kepada mediaindonesia.com, Selasa (20/9).
Menurut Barita, penyelesaian hukum secara komprehensif terkait Peristiwa Paniai merupakan bentuk jawaban atas harapan masyarakat.
Baca juga: Advokat Mengaku Diusir dan Diintimidasi saat Mendampingi Saksi Tersangka
Sidang HAM berat Paniai akan digelar di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Mantan perwira penghubung pada Komado Distrik Militer (Kodim) Paniai Mayor Inf (Purn) Isak Sattu telah ditetapkan sebagai tersangka tunggal oleh penyidik Kejaksaan Agung.
Isak dinilai bertanggung jawab atas peristiwa yang menewaskan empat orang meninggal dunia dan 21 orang luka-luka pada 7-8 Desember 2014. Direktur Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda (JAM-Pidsus) Erryl Prima Putra Agoes, jaksa penuntut umum akan menghadirkan lebih dari 40 saksi dalam sidang. (P-5)
Kepolisian mengevakuasi tiga jenazah korban aksi KKB dari lokasi Pendulangan Ndeotadi 99 Kabupaten Paniai, ke Bandara Douw Aturure, Nabire, Papua Tengah.
KPU RI dan Bawaslu RI diminta untuk memantau secara khusus adanya potensi perampokan dan manipulasi suara hasil pemilu di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengaku tak bisa menjamin gelaran pemilu susulan tidak akan ada pelanggaran ataupun gangguan keamanan dalam pelaksanaannya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut sebanyak 668 tempat pemungutan suara (TPS) berpotensi dilakukan pemungutan suara susulan. Data ini diperoleh pada pukul 18.00 WIB.
KPU memutuskan menunda pelaksanaan pemungutan suara di empat distrik di Kabupaten Paniai, akibat aksi perusakan logistik pemilu.
Aksi pengrusakan kotak dan surat suara di sejumlah distrik di Paniai, Papua Tengah, diduga terjadi karena ada kecurangan terselubung kepala daerah dengan penyelenggara
Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam terorisme inkonstitusional dan berisiko langgar HAM.
KAPOLDA Banten Irjen Hengki mengatakan implementasi KUHP baru dan KUHAP baru yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026 membawa pergeseran besar dalam sistem peradilan Indonesia.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Dauh Peken 5, Tabanan, Bali untuk memastikan pemenuhan hak pangan bergizi anak.
Dalam rancangan awal, kewajiban ini akan menyasar perusahaan dengan skala besar, yakni yang memiliki jumlah karyawan minimal 2.000 orang.
Pengadilan Cili menelaah pengaduan kejahatan perang terhadap mantan penembak jitu Israel, Rom Kovtun, atas dugaan pelanggaran HAM saat bertugas di Gaza.
Ponsel aktivis Boniface Mwangi diretas polisi Kenya menggunakan teknologi Cellebrite asal Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved