Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul dan mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga menyebut ada lima poin yang harus dilakukan Anies Baswedan guna memperlancar niatnya mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2024 nanti.
"Pertama, memastikan dirinya bersih dari praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Hal itu diperlukan agar pencalonannya nanti tidak menghadapi kendala," kata Jamiluddin saat dihubungi pada Sabtu (17/9).
Hal ini perlu dilakukan Anies, karena menurut Jamiludiin, bersih dari KKN diperlukan karena hal itu menjadi amanah reformasi yang sampai saat ini belum banyak terwujud.
"Bahkan masalah korupsi terkesan semakin menyebar ke aemua arah. Kalau dulu KKN lebih kental terlihat di pusat, sekarangbterkesan sudah merata ke semua daerah," beber Jamiluddin.
Poin kedua, dijelaskan Jamiluddin, penting bagi Anies untuk lebih mendekatkan diri kepada para petinggi partai. Langkah ini perlu diambil sebab perlu tercapainya penyesuaian persepsi.
"Dua, Anies Baswedan seyogyanya melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada petinggi partai, khususnya petinggi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Hal itu diperlukan agar tercapai persepsi yang sama bagi petinggi partai mengenai kelayakannya menjadi capres," ungkap Jamiluddin.
Selanjutnya poin ketiga, tidak hanya mendekatkan diri kepada para petinggi partai saja, Jamiluddin juga mengatakan bahwa Anies perlu mendekatkan diri kepada politikus senior, sepertu Jusuf Kalla.
Baca juga: Partai Mana yang Akan Mendeklarasikan Anies Sebagai Capres?
"Melalui Jusuf Kalla, diharapkan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS lebih mudah diwujudkan. Hal ini tentunya akan memuluskannya maju sebagai capres yang diusung tiga partai tersebut," beber Jamiluddin.
Poin ke empat, harus menguatkan simpul-simpul dukungan dari pari relawan yang selama ini mengawalnya. Supaya, dukungan itu tidak hanya dari popularitas dan elektabilitas yang diperolehnya selama ini.
"Potensi itu juga akan terlihat dari relawan yang sudah mendukungnya. Variasi dan jumlah relawan di berbagai daerah akan mengindikasikan besar kecilnya mesin politik yang dimiliki Anies untuk memenangkan pencapresannya," sebut Jamiluddin.
Poin terakhir, tidak luput Jamiluddin juga menyinggung mengenai sumber finansial yang akan menjadi bekal Anies mencalonkan diri.
"Hal itu diperlukan mengingat cost politik untuk pencapresan sangat tinggi. Kalau capres tidak ditopang finansial yang cukup, tentu akan menjadi kendala dalam proses pencapresannya," terang Jamiluddin.
"Lima faktor tersebut harus dilakukan Anies untuk menyakinkan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun dari dari lima hal itu, tampaknya masalah dukungan finansial akan menjadi masalah. Sebab, kekayaan Anies tentu tidak cukup untuk mendanai pencapresannya. Jusuf Kallah tampaknya akan berperan dalam mengatasi persoalan finansial tersebut," tutupnya. (OL-4)
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved