Wapres: Atasi Pengangguran Global, Pemulihan Dunia Kerja Harus Berorientasi Pada Pekerja

Indonesia mengajak negara-negara anggota G20 mewujudkan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan dan memiliki resiliensi dalam mengatasi ancaman meningkatnya angka pengangguran global. Tujuan mengatasi angka pengangguran global tersebut dapat tercapai bila pemulihan dunia kerja berorientasi pada manusia atau pekerja.

Demikian diungkapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat membuka G20 Labour And Employment Ministers’ Meeting, secara virtual, Rabu (14/9).

Ma’ruf yang mewakili Presiden Joko Widodo kemudian mengimbau pemerintah negara-negara anggota G20 agar menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja. “Di Indonesia, kami terus mengupayakan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas, antara lain dengan menyediakan infrastruktur inklusif. Kami juga berusaha untuk terus meningkatkan akses pendidikan secara inklusif bagi pekerja,” ujarnya.

Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, pemerintah diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang adaptif. Dirinya mencontohkan di Indonesia yang mencoba menerapkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, berupa Program Bantuan Subsidi Upah, Program Kartu Pra-Kerja, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan Program Padat Karya di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melindungi pekerja yang terdampak.

Selain itu, Ma’ruf juga mengimbau agar pemerintah memperkuat kemampuan inovasi dan literasi pekerja. “Khususnya di bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau,” ungkapnya.

Terakhir, Wapres juga mengimbau pemerintah agar meningkatkan daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan global melalui skilling, reskilling dan upskilling yang dilakukan secara terus menerus. “Terkait hal ini, Indonesia terus membangun Balai Latihan Kerja Komunitas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan kolaborasi antara Pemerintah, swasta/industri dan akademisi/pendidikan tinggi,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah menyampaikan bahwa dalam rangkaian pertemuan dan grup kerja (working group) bidang ketenagakerjaan dan perburuhan G20 sejak Maret lalu, telah disepakati bahwa akselerasi prinsip G20 inklusivitas bagi penyandang disabilitas menjadi prioritas bersama. “Pada isu inclusive labour market dan affirmative decent job for person with dissability, kita sepakat bahwa pentingnya mengakselerasi prinsip-prinsip G20 terkait integrasi dan inklusivitas pasar kerja bagi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen monitoring terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut,” ujar Ida. (OL-12)