Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
LANGKAH Puan Maharani di panggung politik kian mantap dengan mendapat dukungan dari relawan.
Hal ini ditandai dengan pembentukan Sekretariat Nasional (Seknas) Puan Maharani. Terbentuk awal September 2022, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Puan Maharani langsung melantik kepengurusan di DKI Jakarta.
"Jakarta sebagai Ibu Kota dan barometer politik Indonesia menjadi wilayah pertama yang pengurusnya kita lantik," kata Elvi Diana Ketua Umum Seknas Puan Maharani saat melantik Pengurus DKI Jakarta, di bilangan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (10/9).
Baca juga : Dukung Puan sebagai Capres, Relawan Gelar Kegiatan Sosial di Cianjur
Selanjutnya, dalam tiga bulan ke depan akan dilantik pengurus di 34 provinsi di Indonesia.
"Kami komitmen untuk mendukung Mbak Puan. Terutama karena beliau sosok wanita yang punya track records dalam dunia politik yang mumpuni. Selain itu, beliau cucu dari pendiri bangsa ini Ir. Soekarno. Jadi, beliau adalah sosok yang paripurna," ujarnya.
Hal senada dikatakan La Ode Umar Bonte salah satu Pendiri Seknas Puan Maharani.
Baca juga : Tuai Dukungan, Warga Cilegon: Puan Maharani Bekerja Tulus Tanpa Pencitraan
"Pembentukan Seknas Puan Maharani ini tidak ada kaitannya dengan pencapresan. Perlu ditegaskan bahwa kami segaris dengan Mbak Puan dan apapun yang beliau mau kerjakan untuk bangsa dan negara ini, kami siap mendukungnya," ujar Umar Bonte yang juga dikenal sebagai Ketua DPP KNPI ini.
Dia menyadari, soal rencana pencapresan Puan adalah PDI-Perjuangan.
"Kami tidak masuk ke ranah itu. Namun, sebagai gerakan masyarakat, kami akan mendukung Puan dan mengajak kaum perempuan dan kelompok milenial untuk juga berada di barisan Puan Maharani," imbuhnya.
Baca juga : Puan Maharani Banjir Dukungan di Cilegon untuk Jadi Capres 2024
Pelantikan Pengurus Seknas Puan di DKI Jakarta ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan dan pataka oleh Elvi Diana kepada Andre Bolang Ketua DPW Seknas Puan.
"Setelah ini, kami pengurus Seknas Puan Jakarta akan turun ke masyarakat dengan berbagai program untuk mensosialisasikan sosok Puan Maharani sehingga masyarakat bisa lebih memahami lagi," kata Andre Bolang.
Ditegaskannya, Seknas Puan memiliki komitmen untuk mendukung penuh kinerja Puan dalam membangun bangsa ini.
Baca juga : Ratusan Petani Indramayu Serukan Dukungan untuk Puan Maharani
Pada kesempatan itu, secara bersama-sama disuarakan Deklarasi Seknas Puan Maharani yang dibacakan oleh St. Fatima Umar Sekjen DPN Seknas Pua. Isinya, komitmen untuk setia pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Juga berkomitmen menciptakan Pemilukada dan Pemilu 2024 yang jujur, berintegritas, anti-politik identitas, aman, dan damai.
Selain itu juga, Seknas Puan siap kerja bersama dalam mewujudkan kemajuan daerah di seluruh Indonesia dengan semangat toleransi, gotong royong, dan keadilan dalam segala hal. (RO/OL-09)
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved