MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan pembebasan bersyarat yang diberikan kepada sejumlah narapidana korupsi adalah sepenuhnya keputusan para hakim di pengadilan.
Pemerintah tidak pernah dan tidak bisa intervensi terkait hal tersebut.
"Kalau urusan hukuman dan pembebasan itu kita membawanya ke pengadilan. kalau pemerintah itu tidak boleh ikut campur, tidak bisa intervensi," ujar Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/9).
Baca juga: Surya Darmadi Didakwa TPPU dari hasil Korupsi Senilai Rp7,71 triliun
Oleh karena itu, ia pun memastikan bahwa setiap pelaku koruptor yang memperoleh remisi pasti telah melalui proses hukum tertentu. Para hakim, sambungnya, pasti memegang bukti-bukti kuat hingga akhirnya bisa memberikan pengurangan hukuman kepada napi korupsi.
"Kalau hakim sudah berpendapat, dengan bukti-bukti yang kuat, bahwa hukuman yang layak seperti itu, ya sudah kita tidak bisa ikut campur. Kita hormati. Ini proses ketatanegaraan kan," tandasnya. (OL-6)
