Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENDEKATAN keamanan dianggap tidak menjawab persoalan penyelesaian konflik di Provinsi Papua. Koalisi masyarakat sipil menilai pendekatan militeristik akan menambah kekerasan dengan korban warga, seperti peristiwa pembunuhan disertai mutilasi pada 22 Agustus 2022 terhadap 4 (empat) warga sipil. Pembunuhan itu diduga dilakukan 6 (enam) prajurit TNI-AD dari kesatuan Brigade Infanteri 20/Ima Jaya Keramo Kostrad.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar pemerintah melakukan cara-cara damai untuk mengatasi konflik di Papua.
"Pertama, presiden menghentikan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua sebab pendekatan keamanan terbukti tidak berhasil dalam menyelesaikan masalah. Justru berakibat pada masifnya berbagai peristiwa pelanggaran HAM," ujar Koordinator Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani dalam diskusi di Jakarta, Kamis (8/9).
Kedua, Koalisi meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberhentikan secara tidak hormat seluruh prajurit TNI yang diduga terlibat dalam peristiwa kekerasan dan Pelanggaran HAM tersebut. Lalu, penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dan membuka akses informasi pada keluarga korban mengenai proses hukum yang berjalan.
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah Papua dalam rentang waktu Januari – Agustus 2022. Menurut Anggota Divisi Hukum Kontras Andie Yunus, terdapat 8 tindak kekerasan yang dilakukan anggota TNI. Adapun lokusnya tersebar di wilayah Papua mulai dari Jayapura, Mappi, Sinak, Intan Jaya, Maybrat, Manokwari hingga Mimika. Sedangkan jenis tindak kekerasan itu meliputi kekerasan seksual, penganiayaan, penyiksaan, intimidasi serta penembakan. Setidaknya terdapat 18 warga sipil yang menjadi korban, tujuh di antaranya meregang nyawa.
Baca juga: Ada Indikasi LSM Asing Mendukung Gerakan Kemerdekaan Papua
Selain itu, KontraS juga mencatat tindak kekerasan yang dilakukan anggota Polri, setidaknya terdapat 27 peristiwa. Pada periode Januari – Juli 2022, ia menyebut terdapat 118 korban sipil yang tersebar dari wilayah Yahukimo, Mimika, Jayapura, Nabire, Timika, Wamena, Sorong dan Paniai. Dari ratusan korban, tiga di antaranya meninggal dunia. Adapun jenis tindakan kekerasannya meliputi pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, penganiayaan, intimidasi dan penembakan.
Koalisi masyarakat sipil terdiri atas KontraS, Imparsial, PBHI Nasional, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Pos Malang, LBH Masyarakat, SETARA Institute, Amnesty International Indonesia, Public Virtue Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Elsam, HRWG, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), LBH Pers dan lain-lain Centra Initiative. (P-5)
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
PANGDAM I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto, menegaskan kesiapan TNI dalam mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Pendekatan dialogis juga dimaksudkan untuk mengetahui apa alasan mereka menolak kehadiran struktur TNI di sejumlah wilayah.
Macron mengatakan kenangan yang paling membekas ialah di saat dirinya mengunjungi Akademi Militer di Magelang.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyebut Prabowo sebagai sahabat.
Presiden Prabowo Subianto telah mengantongi LSM yang didanai oleh pihak asing guna mengadu domba bangsa Indonesia.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding adanya serangan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait kebijakan hilirisasi yang dijalankan Indonesia.
Kritis tidak sama dengan memecah belah. Sering kali, menurut Luluk, tuduhan memecah persatuan muncul hanya karena ada pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah.
Jika seluruh elemen bangsa bersatu, maka persoalan-persoalan tersebut bisa diatasi bersama.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan rakyat Indonesia untuk tidak mudah dipecah belah oleh perbedaan, apalagi perpecahan itu dipicu oleh pengaruh kekuatan asing.
Sinergi lintas organisasi penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved