Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengemukakan bahwa budaya tak bisa dipisahkan dengan perpolitikan, khususnya bagi partai politik (parpol).
Hal itu diungkapkan Lestari saat membuka diskusi bertema Gerakan Budaya dan Partai Politik, yang diadakan secara virtual, Rabu (31/8).
Menurutnya, Pancasila lahir dari rangkuman pelbagai budaya yang telah tumbuh di Nusantara. Jadi, kata Lestari, betapa pentingnya budaya dan parpol karena saling melengkapi.
"Maka, secara khusus seharusnya parpol melihat gerakan budaya. Parpol harus bisa memahami saat pengambilan kebijakan betul-betul berasaskan nilai kebudayaan," ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, Rabu.
Harus diakui, lanjut dia, parpol memang dianggap seringkali menyampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Belum lagi, masih adanya masyarakat yang melihat parpol sebagai alat paksa bagi masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu tanpa melibatkan manusia sebagai pihak utama.
Baca juga: Dalam Tugas, Satpol PP Harus Bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan
Hal inilah yang menjadi tantangan parpol untuk bisa menerapkan budaya dan moral sesungguhnya agar bisa berjalan berdampingan.
"Oleh sebab itu, sekali lagi, selain moral, budaya, merupakan representative utuh dari nilai dan diri manusia sebagaimana dituangkan dalam butir-butir nilai keutuhan kemanusiaan dan keadilan di dalam Pancasila," ungkap Rerie.
"Seharusnya politik adalah cara untuk menempatkan manusia pada kedudukan tertinggi melalui semangat kebangsaan dan berasaskan kebudayaan," tandasnya.
Adapun diskusi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 ini merupakan edisi ke-114 dan bekerjasama dengan DPP Partai NasDem.
Anggota DPR RI Muhammad Farhan, Budayawan Sujiwo Tejo, Pekerja Seni Christine Hakim, dan Praktisi Permuseuman dan Cagar Budaya Punto A Sidarto jadi narasumber dalam diskusi bertajuk Gerakan Budaya dan Partai Politik tersebut. (OL-16)
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai kebijakan pemerintah menunda akses akun digital, termasuk media sosial, bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan langkah penting.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
Perkembangan dunia digital harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, dari ancaman yang menyertainya.
Komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak setiap warganya, termasuk penyandang disabilitas, harus konsisten diwujudkan dengan dukungan semua pihak.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana sebagai wujud nilai Empat Pilar Kebangsaan dan solidaritas sosial masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan peran strategis Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam meningkatkan kualitas SDM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved