Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengemukakan bahwa budaya tak bisa dipisahkan dengan perpolitikan, khususnya bagi partai politik (parpol).
Hal itu diungkapkan Lestari saat membuka diskusi bertema Gerakan Budaya dan Partai Politik, yang diadakan secara virtual, Rabu (31/8).
Menurutnya, Pancasila lahir dari rangkuman pelbagai budaya yang telah tumbuh di Nusantara. Jadi, kata Lestari, betapa pentingnya budaya dan parpol karena saling melengkapi.
"Maka, secara khusus seharusnya parpol melihat gerakan budaya. Parpol harus bisa memahami saat pengambilan kebijakan betul-betul berasaskan nilai kebudayaan," ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, Rabu.
Harus diakui, lanjut dia, parpol memang dianggap seringkali menyampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Belum lagi, masih adanya masyarakat yang melihat parpol sebagai alat paksa bagi masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu tanpa melibatkan manusia sebagai pihak utama.
Baca juga: Dalam Tugas, Satpol PP Harus Bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan
Hal inilah yang menjadi tantangan parpol untuk bisa menerapkan budaya dan moral sesungguhnya agar bisa berjalan berdampingan.
"Oleh sebab itu, sekali lagi, selain moral, budaya, merupakan representative utuh dari nilai dan diri manusia sebagaimana dituangkan dalam butir-butir nilai keutuhan kemanusiaan dan keadilan di dalam Pancasila," ungkap Rerie.
"Seharusnya politik adalah cara untuk menempatkan manusia pada kedudukan tertinggi melalui semangat kebangsaan dan berasaskan kebudayaan," tandasnya.
Adapun diskusi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 ini merupakan edisi ke-114 dan bekerjasama dengan DPP Partai NasDem.
Anggota DPR RI Muhammad Farhan, Budayawan Sujiwo Tejo, Pekerja Seni Christine Hakim, dan Praktisi Permuseuman dan Cagar Budaya Punto A Sidarto jadi narasumber dalam diskusi bertajuk Gerakan Budaya dan Partai Politik tersebut. (OL-16)
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Situasi geopolitik dalam beberapa bulan terakhir berdampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan.
Amanah konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia harus direalisasikan dalam menyikapi konflik dunia.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong dilakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak kekerasan kepada anak secara berulang atau reviktimasi.
Kriteria informasi yang layak bagi anak adalah informasi yang bersifat positif, mendukung tumbuh kembang anak, serta sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Dari total 17,9 juta penyandang disabilitas hanya 2,8%-nya yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved