Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengemukakan bahwa budaya tak bisa dipisahkan dengan perpolitikan, khususnya bagi partai politik (parpol).
Hal itu diungkapkan Lestari saat membuka diskusi bertema Gerakan Budaya dan Partai Politik, yang diadakan secara virtual, Rabu (31/8).
Menurutnya, Pancasila lahir dari rangkuman pelbagai budaya yang telah tumbuh di Nusantara. Jadi, kata Lestari, betapa pentingnya budaya dan parpol karena saling melengkapi.
"Maka, secara khusus seharusnya parpol melihat gerakan budaya. Parpol harus bisa memahami saat pengambilan kebijakan betul-betul berasaskan nilai kebudayaan," ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, Rabu.
Harus diakui, lanjut dia, parpol memang dianggap seringkali menyampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Belum lagi, masih adanya masyarakat yang melihat parpol sebagai alat paksa bagi masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu tanpa melibatkan manusia sebagai pihak utama.
Baca juga: Dalam Tugas, Satpol PP Harus Bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan
Hal inilah yang menjadi tantangan parpol untuk bisa menerapkan budaya dan moral sesungguhnya agar bisa berjalan berdampingan.
"Oleh sebab itu, sekali lagi, selain moral, budaya, merupakan representative utuh dari nilai dan diri manusia sebagaimana dituangkan dalam butir-butir nilai keutuhan kemanusiaan dan keadilan di dalam Pancasila," ungkap Rerie.
"Seharusnya politik adalah cara untuk menempatkan manusia pada kedudukan tertinggi melalui semangat kebangsaan dan berasaskan kebudayaan," tandasnya.
Adapun diskusi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 ini merupakan edisi ke-114 dan bekerjasama dengan DPP Partai NasDem.
Anggota DPR RI Muhammad Farhan, Budayawan Sujiwo Tejo, Pekerja Seni Christine Hakim, dan Praktisi Permuseuman dan Cagar Budaya Punto A Sidarto jadi narasumber dalam diskusi bertajuk Gerakan Budaya dan Partai Politik tersebut. (OL-16)
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
Tragedi longsor Bantargebang yang menewaskan 4 pekerja menjadi alarm krisis sampah. Simak analisis Eddy Soeparno soal implementasi Perpres PSEL 2025.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
Lestari Moerdijat dorong kolaborasi Kemenkes dan Kemendikdasmen untuk skrining kesehatan mental siswa guna atasi ancaman gangguan jiwa generasi muda.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya memperluas partisipasi perempuan di bidang STEM sebagai strategi meningkatkan inovasi, daya saing, dan pembangunan SDM Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved