Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengemukakan bahwa budaya tak bisa dipisahkan dengan perpolitikan, khususnya bagi partai politik (parpol).
Hal itu diungkapkan Lestari saat membuka diskusi bertema Gerakan Budaya dan Partai Politik, yang diadakan secara virtual, Rabu (31/8).
Menurutnya, Pancasila lahir dari rangkuman pelbagai budaya yang telah tumbuh di Nusantara. Jadi, kata Lestari, betapa pentingnya budaya dan parpol karena saling melengkapi.
"Maka, secara khusus seharusnya parpol melihat gerakan budaya. Parpol harus bisa memahami saat pengambilan kebijakan betul-betul berasaskan nilai kebudayaan," ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, Rabu.
Harus diakui, lanjut dia, parpol memang dianggap seringkali menyampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Belum lagi, masih adanya masyarakat yang melihat parpol sebagai alat paksa bagi masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu tanpa melibatkan manusia sebagai pihak utama.
Baca juga: Dalam Tugas, Satpol PP Harus Bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan
Hal inilah yang menjadi tantangan parpol untuk bisa menerapkan budaya dan moral sesungguhnya agar bisa berjalan berdampingan.
"Oleh sebab itu, sekali lagi, selain moral, budaya, merupakan representative utuh dari nilai dan diri manusia sebagaimana dituangkan dalam butir-butir nilai keutuhan kemanusiaan dan keadilan di dalam Pancasila," ungkap Rerie.
"Seharusnya politik adalah cara untuk menempatkan manusia pada kedudukan tertinggi melalui semangat kebangsaan dan berasaskan kebudayaan," tandasnya.
Adapun diskusi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 ini merupakan edisi ke-114 dan bekerjasama dengan DPP Partai NasDem.
Anggota DPR RI Muhammad Farhan, Budayawan Sujiwo Tejo, Pekerja Seni Christine Hakim, dan Praktisi Permuseuman dan Cagar Budaya Punto A Sidarto jadi narasumber dalam diskusi bertajuk Gerakan Budaya dan Partai Politik tersebut. (OL-16)
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
PENINGKATAN keamanan pangan membutuhkan kebijakan yang tepat demi mewujudkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik di masa depan.
Lestari Moerdijat mendorong kesinambungan sektor pendidikan dan dunia usaha untuk menjawab tantangan sosial dan sektor ekonomi yang meningkat dalam proses pembangunan.
KEWASPADAAN terhadap ancaman gangguan kesehatan mental anak dan remaja harus ditingkatkan dan menjadi kepedulian bersama untuk segera diatasi.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
BANGUN kewaspadaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman penyebaran virus Nipah di tanah air.
Aspek inklusivitas harus menjadi fondasi utama dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved