Rabu 10 Agustus 2022, 21:39 WIB

Kuasa Hukum Nizar Dahlan Bantah Pernyataan KPK di Praperadilan

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Kuasa Hukum Nizar Dahlan Bantah Pernyataan KPK di Praperadilan

dok.ist
Kader senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan (masker) bersama kuasa hukumnya Rezekinta Sofrizal, di PN Jaksel, Rabu (10/8)

 

KADER senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan bersama kuasa hukumnya Rezekinta Sofrizal menanggapi jawaban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Rezekinta menyebut, pernyataan KPK terkait Nizar tidak memiliki legal standing sudah dibantah dalam sidang kali ini. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang partisipasi masyarakat.

“Dalil jawaban KPK yang menyebut pemohon tidak memiliki legal standing sudah kami bantah. Dalam jawabannya, KPK mencoba menggeser atau patut diduga menganulir legal standing dari pemohon,” ujar Rezekinta Sofrizal, Rabu (10/8).

Selanjutnya, Rezekinta menilai jawaban KPK mengada-ada jika menyebut pemohon bukan pihak ketiga. Pasalnya, legal standing pemohon adalah sebagai masyarakat atau individu yang diberikan ruang oleh Undang-Undang (UU).

“Dalam hal ini, pemohon (Nizar) memiliki legal standing sebagai masyarakat yang diberi ruang oleh UU untuk berpartisipasi memberi informasi terkait pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Rezekinta menambahkan, selama ini kliennya sudah memberikan dan melengkapi bukti terkait laporan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Suharso Monoarfa kepada KPK. Menurutnya, bukti tersebut sudah cukup sebagai permulaan.

“Kami sudah memberikan bukti permulaan yang cukup, selanjutnya tugas KPK sebagai investigator. Kalau minta diinvestigasi pelapor, maka pelapor saja yang jadi komisioner KPK,” tutupnya.

Sebelumnya, Nizar melaporkan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa ke KPK terkait dugaan gratifikasi pada tahun 2020. Namun, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu dua tahun lamanya (2022).

Kemudian, Nizar mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jaksel terhadap KPK atas dasar tidak ditindaklanjutinya laporan tersebut pada 12 Juli 2022 lalu. (OL-13)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Arnas Padda

Presiden: TNI Harus Tingkatkan Profesionalitas

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 05 Oktober 2022, 13:22 WIB
"Di tengah tantangan bangsa yang kompleks, saya minta TNI terus meningkatkan profesionalitas. TNI harus terus secara bertahap...
MI/Adam Dwi

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Serius Tuntaskan Pelanggaran

👤Yakub Pryatama 🕔Rabu 05 Oktober 2022, 13:07 WIB
Usman mendesak komisioner Komnas HAM yang baru untuk segera menetapkan pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM...
dok.mi

SMRC Sarankan PDIP Usung Capres yang Popoler untuk Kalahkan Anies

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 05 Oktober 2022, 06:10 WIB
PDI Perjuangan perlu mengusung calon yang juga populer. Ganjar Pranowo merupakan opsi yang tepat untuk maju dalam Pilpres 2024, saran...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya