Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
INDEKS Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin menjadi 3,93. Peningkatan ini mulai mendekati target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni level 4,06.
"Antara target dan capaian ini gap-nya semakin mengecil. Menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam membangun budaya antikorupsi semakin lama semakin baik. Ini sudah mendekati target pemerintah," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (1/8).
Nilai IPAK tersebut diperoleh BPS melalui survei terhadap 10.040 rumah tangga yang menjadi responden. Survei dilakukan selama satu bulan, yakni 4 April-4 Mei 2022. Cakupan materi survei ialah penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme dan sembilan nilai antikorupsi.
Adapun IPAK dibangun dengan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Bobot dimensi persepsi 30% dan dimensi pengalaman 70%. Dimensi persepsi memiliki tiga subdimensi, yakni persepsi keluarga dengan 8 indikator berbobot 16,7%.
Lalu, persepsi komunitas dengan 5 indikator berbobot 27,7% dan persepsi publik dengan 14 indikator berbobot 55,6%. Sementara itu, pada dimensi pengalaman terdapat dua subdimensi, yaitu pengalaman publik dengan 1 indikator berbobot 75% dan pengalaman lainnya dengan 5 indikator berbobot 25%.
Pada dimensi persepsi, BPS menemukan penurunan nilai dari 3,83 di 2021 menjadi 3,80 di 2022. Penurunan itu menunjukkan masyarakat menganggap tidak wajar kebiasaan perilaku korupsi berkurang. Pada dimensi pengalaman, BPS mendapati kenaikan dari 3,90 di 2021 menjadi 3,99 di 2022.
Peningkatan itu menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pengalaman terkait petty corruption berkurang. IPAK mengukur tingkat perilaku antikorupsi masyarakat dengan skala 0 hingga 5 pada level nasional. Semakin tinggi nilai IPAK, semakin tinggi budaya antikorupsi.
Sebaliknya, lanjut Margo, semakin rendah nilai IPAK, maka semakin permisif terhadap budaya korupsi. "Makin tinggi IPAK makin tinggi budaya antikorupsi. Ini mengukur korupsi skala kecil," pungkasnya.(OL-11)
Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengaudit data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pada jajaran kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa
Tulus Abadi menuding angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tidak mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
JAUH di atas ekspektasi pasar, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025, y-o-y, mencapai 5,12%, meningkat dari 4,87% kuartal I 2025.
SULAWESI dan Jawa menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan II-2025.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 tumbuh sebesar 5,12% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Barang-barang yang disita diduga terkait kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Pimpinan KPK tidak mau ikut campur atas pertimbangan penyidik memanggil saksi untuk pemberkasan kasus. Saat ini, Yaqut masih berstatus saksi.
ICW sudah mencatatkan nama pegawai negeri yang diduga memotong jatah makan jamaah haji. Catatan ICW, orang itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp50 miliar.
Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Sumatra Utara, M. Rayhan Dulasmi Piliang, diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.
ICW menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tanpa pertimbangan matang dan berbahaya bagi penegakan hukum kasus korupsi.
KPK mengatakan peluang untuk memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menunggu perkembangan penanganan perkara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved