Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
INDEKS Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin menjadi 3,93. Peningkatan ini mulai mendekati target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni level 4,06.
"Antara target dan capaian ini gap-nya semakin mengecil. Menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam membangun budaya antikorupsi semakin lama semakin baik. Ini sudah mendekati target pemerintah," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (1/8).
Nilai IPAK tersebut diperoleh BPS melalui survei terhadap 10.040 rumah tangga yang menjadi responden. Survei dilakukan selama satu bulan, yakni 4 April-4 Mei 2022. Cakupan materi survei ialah penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme dan sembilan nilai antikorupsi.
Adapun IPAK dibangun dengan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Bobot dimensi persepsi 30% dan dimensi pengalaman 70%. Dimensi persepsi memiliki tiga subdimensi, yakni persepsi keluarga dengan 8 indikator berbobot 16,7%.
Lalu, persepsi komunitas dengan 5 indikator berbobot 27,7% dan persepsi publik dengan 14 indikator berbobot 55,6%. Sementara itu, pada dimensi pengalaman terdapat dua subdimensi, yaitu pengalaman publik dengan 1 indikator berbobot 75% dan pengalaman lainnya dengan 5 indikator berbobot 25%.
Pada dimensi persepsi, BPS menemukan penurunan nilai dari 3,83 di 2021 menjadi 3,80 di 2022. Penurunan itu menunjukkan masyarakat menganggap tidak wajar kebiasaan perilaku korupsi berkurang. Pada dimensi pengalaman, BPS mendapati kenaikan dari 3,90 di 2021 menjadi 3,99 di 2022.
Peningkatan itu menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pengalaman terkait petty corruption berkurang. IPAK mengukur tingkat perilaku antikorupsi masyarakat dengan skala 0 hingga 5 pada level nasional. Semakin tinggi nilai IPAK, semakin tinggi budaya antikorupsi.
Sebaliknya, lanjut Margo, semakin rendah nilai IPAK, maka semakin permisif terhadap budaya korupsi. "Makin tinggi IPAK makin tinggi budaya antikorupsi. Ini mengukur korupsi skala kecil," pungkasnya.(OL-11)
Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat dan memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 tercatat sebesar 5,39 persen secara tahunan (year on year/YoY).
BADAN Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa penduduk bekerja pada November 2025 tercatat sebesar 147,91 juta orang.
Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja perekonomian nasional yang solid di sepanjang 2025 dengan pertumbuhan sebesar 5,11% secara tahunan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 mencapai 5,39%.
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Penangkapan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengaturan eksekusi putusan sengketa lahan.
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Setelah diproduksi, minyak mentah bagianĀ milik negara harus diserahkan kepada Pertamina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved