Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Dahlia Umar berpendapat partai politik (parpol) non-parlemen akan mendapatkan tantangan cukup berat untuk menjadi peserta Pemilu 2024.
Sedangkan, parpol yang masuk parlemen diyakini tidak akan melewati jalan terjal untuk lolos tahapan verifikasi KPU. Diketahui, ada 46 parpol baik nasional maupun lokal Aceh, yang mendaftar aktivasi akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) per Kamis (28/7) ini.
“Kita tebak-tebakan, partai baru mana yang mampu lolos. Tantangannya sekarang justru ada di partai yang belum masuk parlemen,” tutur Dahlia dalam diskusi di KPU, Kamis (28/7).
Baca juga: KIB Siap Melanjutkan Program Pemerintahan Jokowi
Jika ingin lolos, parpol seperti Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB) hingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tentu harus melalui tahapan verifikasi faktual.
Apalagi, parpol baru seperti Gelora, Ummat hingga PKN, harus betul-betul memperlihatkan keseriusannya, agar bisa lolos dan jadi peserta Pemilu 2024.
Baca juga: Bawaslu Pastikan Sipol KPU Tak Ada Kendala
Ibarat pisau bermata dua, kehadiran parpol baru juga bisa menjadi saingan potensial bagi partai yang kini nyaman di parlemen. Pasalnya, sebagian parpol baru ini seringkali memperlihatkan keseriusannya untuk lolos pendaftaran.
“Mereka berani untuk iklan, mereka berani muncul di media. Mereka sudah berani bikin event yang investasinya tentu tidak kecil. Partai-partai itu menurut saya, menjadi saingan potensial bagi partai-partai yang ada di parlemen,” pungkasnya.(OL-11)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved