Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KETUA Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Dahlia Umar berpendapat partai politik (parpol) non-parlemen akan mendapatkan tantangan cukup berat untuk menjadi peserta Pemilu 2024.
Sedangkan, parpol yang masuk parlemen diyakini tidak akan melewati jalan terjal untuk lolos tahapan verifikasi KPU. Diketahui, ada 46 parpol baik nasional maupun lokal Aceh, yang mendaftar aktivasi akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) per Kamis (28/7) ini.
“Kita tebak-tebakan, partai baru mana yang mampu lolos. Tantangannya sekarang justru ada di partai yang belum masuk parlemen,” tutur Dahlia dalam diskusi di KPU, Kamis (28/7).
Baca juga: KIB Siap Melanjutkan Program Pemerintahan Jokowi
Jika ingin lolos, parpol seperti Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB) hingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tentu harus melalui tahapan verifikasi faktual.
Apalagi, parpol baru seperti Gelora, Ummat hingga PKN, harus betul-betul memperlihatkan keseriusannya, agar bisa lolos dan jadi peserta Pemilu 2024.
Baca juga: Bawaslu Pastikan Sipol KPU Tak Ada Kendala
Ibarat pisau bermata dua, kehadiran parpol baru juga bisa menjadi saingan potensial bagi partai yang kini nyaman di parlemen. Pasalnya, sebagian parpol baru ini seringkali memperlihatkan keseriusannya untuk lolos pendaftaran.
“Mereka berani untuk iklan, mereka berani muncul di media. Mereka sudah berani bikin event yang investasinya tentu tidak kecil. Partai-partai itu menurut saya, menjadi saingan potensial bagi partai-partai yang ada di parlemen,” pungkasnya.(OL-11)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved