Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) mematok target tinggi pada Pemilu 2024 nanti. PKB menargetkan menang besar di pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).
"Insyaallah, target kita 100 kursi DPR RI. Target kita secara nasional menjadi Presiden Indonesia," ujar Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar melalui keterangan tertulis, Minggu (24/7).
Wakil Ketua DPR itu meyakini PKB mampu meraih target tersebut. Seluruh kader di Indonesia diminta bekerja keras.
Baca juga: Ada Catatan dari PKB Soal Sipol, KPU: Sudah Diperbaiki
"Hal itu dapat terwujud karena kerja keras dan pengabdian energi tulus yang diberikan para pengurus, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke," ungkap dia.
Selain itu, Muhaimin meminta para kader tidak hanya bekerja untuk memenangkan Pemilu. Mereka juga harus menjadi solusi berbagai persoalan bangsa.
"PKB harus tiap waktu bertempur untuk memenangkan kompetisi dalam mewarnai Indonesia. Memecahkan masalah-masalah sehari-hari," tegas dia. (OL-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved