Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) mematok target tinggi pada Pemilu 2024 nanti. PKB menargetkan menang besar di pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).
"Insyaallah, target kita 100 kursi DPR RI. Target kita secara nasional menjadi Presiden Indonesia," ujar Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar melalui keterangan tertulis, Minggu (24/7).
Wakil Ketua DPR itu meyakini PKB mampu meraih target tersebut. Seluruh kader di Indonesia diminta bekerja keras.
Baca juga: Ada Catatan dari PKB Soal Sipol, KPU: Sudah Diperbaiki
"Hal itu dapat terwujud karena kerja keras dan pengabdian energi tulus yang diberikan para pengurus, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke," ungkap dia.
Selain itu, Muhaimin meminta para kader tidak hanya bekerja untuk memenangkan Pemilu. Mereka juga harus menjadi solusi berbagai persoalan bangsa.
"PKB harus tiap waktu bertempur untuk memenangkan kompetisi dalam mewarnai Indonesia. Memecahkan masalah-masalah sehari-hari," tegas dia. (OL-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved