Sabtu 23 Juli 2022, 06:30 WIB

Syahganda Yakin HRS Dibebaskan dengan Tekanan Amerika, Ini Alasannya

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Syahganda Yakin HRS Dibebaskan dengan Tekanan Amerika, Ini Alasannya

dok.Ant
Sejumlah laskar Front Persaudaraan Islam (FPI) berada di sekitar kediaman Rizieq Shihab di Petamburan III, Jakarta, Rabu (20/72022).

 

KETUA Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC) dan mantan aktivis ITB era 80an yang pernah dipenjara oleh rezim Soeharto dan Jokowi, Syahganda Nainggolan mengatakan pembebasan Habib Rizieq Shihab (HRS) belum lama ini tak lepas dari tekanan pemerintah Amerika Serikat terhadap pemerintah Indonesia.

Demikian disampaikan Dr Syahganda Nainggolan dalam diskusi webinar bertajuk, Pembebasan HRS dan Masa Depan Keadilan Indonesia, yang diselenggarakan Narasi Institut, Jumat (22/7) di Jakarta.

Selain Syahganda, Webinar menghadirkan pembicara guru besar IPB Prof Dr Didin S Damanhuri, pengamat ekonomi M Fadhil Hasan, Fahri Hamzah, serta pengacara HRS Azis Yanuar.

Syahganda menambahkan, hal itu bermula adanya rilis HAM yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat awal tahun ini, yang meliputi kasus HRS selaku pemimpin besar umat Islam sekaligus pemimpin politik untuk umat Islam.

"Jadi, HRS dikeluarkan guna merespon rilis Kementerian Luar Negeri AS atas persoalan HAM dan juga sangkut paut terhadap kasus penembakan laskar FPI di KM 50," jelas Syahganda.

Baca Juga: Kediaman Rizieq Shihab Dipadati Simpatisan Front Persaudaraan ...

Menurutnya, Indonesia dalam konteks dikeluarkannya HRS memang membutuhkan dukungan Amerika dan Barat terkait bantuan pinjaman untuk melaksanakan pembangunan. Khususnya bantuan dari Amerika dan barat serta lembagai multi lateral sangat terkait dengan urusan HAM. "Di mana  defisit anggaran pembangunan ke depan harus bisa dipastikan diperoleh melalui pinjaman bilateral ataupun multilateral, bukan lagi intervensi Bank Indonesia," tambahnya.

Bagi Syahganda sendiri, kebutuhan pinjaman untuk APBN nyata tak bisa dipenuhi dengan mengandalkan pengahasilan pajak yang hanya 9 persen dari PDB.

Terkait soal pelanggaran HAM ini juga harus selesai sebelum diselenggarakannya acara G-20, di mana pimpinan berbagai negara akan datang ke Indonesia. Tentu pemerintah Indonesia akan sangat malu dengan pelanggaran HAM, seperti pemenjaraan HRS, bila melakukan hajatan internasional.

Syahganda juga meminta agar Jokowi melakukan rekonsiliasi nasional dalam rangka bahu-membahu membangun Indonesia di tengah situasi krisis saat ini.

Namun demikian Syahganda menyarankan Jokowi menunjukkan sikap menghormati HRS lebih dulu.

Di bagian lain, Syahganda mengharapkan Megawati dan HRS membangun pula komunikasi yang baik sebagai simbolisasi dari dialektika jalan pikiran Bung Karno. "Sehingga Islamisme dan sosialisme/Marhaenisme mampu bersinergi," tegas Syahganda, mengakhiri. (OL-13)

Baca Juga: Habib Rizieq Shihab Saat Ini Berstatus Tahanan Kota

Baca Juga

Antara

Kapolri Instruksikan Jajarannya Raih Kembali Kepercayaan Publik

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 19 Agustus 2022, 01:25 WIB
Terkait tingkat kepercayaan publik, Sigit menjelaskan, sebelum adanya peristiwa penembakan Brigadir sudah baik menurut lembaga...
Ist

Kapolri: Raih Lagi Kepercayaan Publik Hingga Hindari Pelanggaran

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 23:53 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar arahan melalui video conference kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Mabes Polri...
Antara

LPSK Ingin Ada Tahanan Khusus Bagi Justice Collaborator

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 23:23 WIB
Hingga saat ini, LPSK belum memiliki rutan khusus untuk justice collaborator. Sebab, hal itu secara administratif berada di bawah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya