Pemerintah Janji akan Tindak Tegas KKB

KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah akan menindak tegas kelompok kriminal bersenjata (KKB) melalui penegakan hukum. Moeldoko mengatakan tindakan tegas hanya ditujukan pada KKB. Hal itu ia utarakan agar tidak muncul persepsi yang keliru terhadap tindakan aparat keamanan di Provinsi Papua.

"Pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi terhadap isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang dikembangkan oleh KKB. Kita berharap agar bisa beraktivitas seperti sediakala," ujar Moeldoko kepada media, di Jakarta, Kamis (21/7).

Moeldoko menegaskan pemerintah bersungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan rakyat Papua. Hal itu, ujar dia, dituangkan dalam berbagai kebijakan yakni Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua

" Yang menekankan pada peningkatan dana otsus, ada peningkatan dana otsus, perbaikan tata kelola, peningkatan partisipasi masyarakat adat dan juga perempuan," imbuhhya.

Selain itu, sambung Moeldoko pengesahan tiga daerah otonomi baru di Provinsi Papua yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Bagian Selatan untuk mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat Papua. Tindakan yang dilakukan KKB, menurut Moeldoko didasari ketidaksukaan terhadap percepatan pembangunan di Papua. Seperti diberitakan KKB diduga menjadi dalang atas serangan yang menewaskan 10 warga sipil di Kampung Nogoloid, Kabupaten Nduga, Papua, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Moeldoko: KKB Takut Kehilangan Pengaruh karena Masifnya Pembangunan di Papua

"Ini merupakan pembantaian keji, kejamdan biadab, merupakan kejahatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. KKB memakai kedok perjuangan masyarakat Papua, padahal lebih untuk mendapat keuntungan material kelompokknya. KKB takut dengan pencapaian pembangunan Papua karena akan menghilangkan pengaruhnya," terang Moeldoko.

Penyerangan yang dilakukan KKB, menurut Moeldoko telah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Berdasarkan laporan yang ia terima terdapat 226 penyerangan yang dilakukan KKB pada peride 2010 hingga Maret 2022. Tindakan itu antara lain melakukan pembunuhan terhadap warga sipil, pembakaran fasilitas publik dan gedung pmerintah, puskesmas, sekolah, dan rumah warga yang bertujuan menyebarkan teror.

"Khusus tahun 2022 sejak April hingga Juli 2022, telah dilakukan kejahatan sebanyak 18 kali dengan korban meninggal sebanyak 22 orang," ujar Moeldoko. (OL-4)