Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
LEMBAGA Survei Nasional (LSN) menyebutkan bahwa masyarkat yang menghendaki calon presiden (capres) 2024 mendatang berlatar belakang militer (TNI) masih cukup tinggi yaitu sebanyak 26,4%. Angka tersebut masih tinggi, jika dibandingkan dengan pilihan terhadap capres berlatar belakang sipil yang hanya 20,2%.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara Bakry dalam konferensi pers terkait hasil survei nasional terbaru yang dilaksanakan LSN pada 10 - 24 Juni di 34 provinsi di Indonesia.
"Ketika LSN menanyakan kepada responden, apakah lebih menyukai capres berlatar belakang TNI atau capres berlatar belakang sipil, bagian terbesar responden (48,1%) tidak mempermasalahkan latar belakang capres apakah TNI atau sipil. Namun sebanyak 26,4% responden menyatakan lebih menyukai capres 2024 nanti adalah tokoh yang berlatar belakang TNI. Ini menegaskan bahwa capres berlatar belakang TNI ternyata masih diminati publik," ujar Gema melalui zoom, Jumat (15/7).
Untuk diketahui, dari sejumlah nama capres 2024 yang memiliki elektabilitas teratas di berbagai lembaga survei, tiga diantaranya berasal dari militer, yaitu Prabowo Subianto, Moeldoko, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Gema juga menjelaskan bahwa calon pemilih Indonesia untuk Pemilu 2024 nampaknya tergolong pemilih rasional (rational voters). Pengaruh faktor primordial seperti latar belakang agama dan suku bangsa sangat rendah. Begitu pula faktor money politics, tidak menjadi faktor untuk menentukan pilihan capres dalam Pemilu 2024 nanti.
"Mayoritas responden mengaku bahwa faktor rasional seperti rekam jejak (track record) capres dan program kerja (visi-misi) lebih mendasari alasan mereka memilih capres tertentu. Faktor kepribadian (personality) capres juga menjadi alasan memilih," ungkapnya.
Selain rational voters, calon pemilih Indonesia untuk Pemilu 2024 juga termasuk dalam kategori autonomous voters (pemilih otonom). Ketika LSN menanyakan kepada responden, tokoh manakah yang pendapatnya akan dijadikan referensi untuk memilih capres pada Pemilu 2024, sebanyak 25,5% responden menyatakan tidak akan menggunakan pendapat siapapun sebagai referensi memilih capres.
"Sementara itu yang akan menggunakan pendapat tokoh agama sebagai referensi memilih capres sebanyak 18,9% responden. Kemudian figur lain yang pendapatnya akan dijadikan referensi adalah tokoh cendekiawan (15,2%) dan tokoh masyarakat atau tokoh adat (11,9%). Sedangkan pendapat para influencer dari kalangan selebritis hanya dijadikan referensi oleh 2,4% responden," kata Gema.
Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dengan melibatkan sebanyak 1.500 responden. Sampel dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan responden oleh tenaga terlatih dengan bantuan/pedoman kuesioner. Margin of error +/- 2,53%, dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. (RO/A-1)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved