Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL temuan survei Nasional Parameter Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami tren penurunan.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, PPP membutuhkan kerja keras karena saat ini elektabilitasnya berada di urutan sembilan dan angka 2,9 persen.
“Kami memberikan pertanyaan ke responden jika Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dilakukan hari ini, partai apa yang dipilih. Hasilnya PPP memiliki urutan ke-sembilan,”ujar Adi Prayitno, Selasa (12/7).
Adi mengungkapkan, delapan partai yang menempati urutan di atas PPP adalah PDIP 19,9 persen, disusul Gerindra 12,1 persen, Golkar 10,7 persen, PKB 9,3 persen, Demokrat 8,8 persen, PKS 7,6 persen, Nasdem 6,3 persen, dan PAN 4,5 persen.
Baca juga : Ini Faktor yang Mendorong Ganjar Puncaki Survei Elektabilitas Parameter Politik Indonesia
Menurut Adi, jika dibandingkan partai lain yang lolos ke Senayan (DPR), PPP butuh perjuangan untuk kembali lolos ke Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, diketahui ambang batas atau Parliamentary Threshold ada di angka empat persen.
“PPP relatif butuh perjuangan yang signifikan untuk kembali lolos pada Pemilu 2024 yang akan datang,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, elektabilitas PPP menempati angka 4,52 persen dan turun pada survei kali ini menjadi 2,9 persen. Survei ini dilakukan pada 15-29 Juni 2022 dengan metode telephoning.
Sampel survei kali ini terdiri atas 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan Margin of errornya kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (RO/OL-7)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX,
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ikut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved