Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
HASIL temuan survei Nasional Parameter Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami tren penurunan.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, PPP membutuhkan kerja keras karena saat ini elektabilitasnya berada di urutan sembilan dan angka 2,9 persen.
“Kami memberikan pertanyaan ke responden jika Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dilakukan hari ini, partai apa yang dipilih. Hasilnya PPP memiliki urutan ke-sembilan,”ujar Adi Prayitno, Selasa (12/7).
Adi mengungkapkan, delapan partai yang menempati urutan di atas PPP adalah PDIP 19,9 persen, disusul Gerindra 12,1 persen, Golkar 10,7 persen, PKB 9,3 persen, Demokrat 8,8 persen, PKS 7,6 persen, Nasdem 6,3 persen, dan PAN 4,5 persen.
Baca juga : Ini Faktor yang Mendorong Ganjar Puncaki Survei Elektabilitas Parameter Politik Indonesia
Menurut Adi, jika dibandingkan partai lain yang lolos ke Senayan (DPR), PPP butuh perjuangan untuk kembali lolos ke Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, diketahui ambang batas atau Parliamentary Threshold ada di angka empat persen.
“PPP relatif butuh perjuangan yang signifikan untuk kembali lolos pada Pemilu 2024 yang akan datang,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, elektabilitas PPP menempati angka 4,52 persen dan turun pada survei kali ini menjadi 2,9 persen. Survei ini dilakukan pada 15-29 Juni 2022 dengan metode telephoning.
Sampel survei kali ini terdiri atas 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan Margin of errornya kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (RO/OL-7)
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved