Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
HASIL temuan survei Nasional Parameter Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami tren penurunan.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, PPP membutuhkan kerja keras karena saat ini elektabilitasnya berada di urutan sembilan dan angka 2,9 persen.
“Kami memberikan pertanyaan ke responden jika Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dilakukan hari ini, partai apa yang dipilih. Hasilnya PPP memiliki urutan ke-sembilan,”ujar Adi Prayitno, Selasa (12/7).
Adi mengungkapkan, delapan partai yang menempati urutan di atas PPP adalah PDIP 19,9 persen, disusul Gerindra 12,1 persen, Golkar 10,7 persen, PKB 9,3 persen, Demokrat 8,8 persen, PKS 7,6 persen, Nasdem 6,3 persen, dan PAN 4,5 persen.
Baca juga : Ini Faktor yang Mendorong Ganjar Puncaki Survei Elektabilitas Parameter Politik Indonesia
Menurut Adi, jika dibandingkan partai lain yang lolos ke Senayan (DPR), PPP butuh perjuangan untuk kembali lolos ke Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, diketahui ambang batas atau Parliamentary Threshold ada di angka empat persen.
“PPP relatif butuh perjuangan yang signifikan untuk kembali lolos pada Pemilu 2024 yang akan datang,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, elektabilitas PPP menempati angka 4,52 persen dan turun pada survei kali ini menjadi 2,9 persen. Survei ini dilakukan pada 15-29 Juni 2022 dengan metode telephoning.
Sampel survei kali ini terdiri atas 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan Margin of errornya kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (RO/OL-7)
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved