Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pewakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pembentukan tiga provinsi baru di Papua menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Dasco saat memimpin Rapat Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).
Dengan disahkannya 3 RUU DOB Papua tersebut, selanjutnya proses pemekaran 3 provinsi baru di Papua tersebut telah memiliki dasar hukum.
Sebelumnya, Komisi II DPR dan pemerintah telah menyepakati tiga RUU tentang pembentukan provinsi di Papua dalam keputusan tingkat I. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja pemerintah dan Komisi II DPR serta perwakilan dari DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6) lalu.
Baca juga: DPR: Pemekaran DOB Tiga Provinsi di Papua Didanai APBN
RUU 3 DOB Papua tersebut juga mengatur penempatan ibu kota pada masing-masing provinsi. Ibu kota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Merauke, Ibu kota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire, Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya.
Sebelum mendapat persetujuan dari DPR, salah satu anggota DPR RI mengajukan interupsi, namun tidak dikabulkan oleh Dasco. Alasannya, agenda Rapat Paripurna kali ini merupakan rapat pengambilan keptusan yang ternyata telah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR.
"Interupsi nanti ya. Kita lagi pengambilan keputusan," ucap Dasco.(OL-5)
WARGA Kabupaten Brebes Selatan, melalui Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KP2KB), mengancam akan menggeruduk DPRD Jateng, jika tidak segera menggelar rapat Paripurna
Bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
POLDA Papua mengimbau warga di wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB) untuk mewaspadai cuaca ekstrem. Hal ini menyusul prakiraan cuaca hujan intensitas sedang hingga lebat oleh BMKG
Dalam tiga bulan terakhir Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah pegunungan seperti, penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan.
Bernol mengungkapkan, kondisi saat ini, masyarakat asli Papua Boven Digoel bukan lagi menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri tetapi justru pendatanglah yang seakan-akan menjadi tuan
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved