Senin 27 Juni 2022, 14:23 WIB

KPK Siap Hadapi Praperadilan Mardani H Maming

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
KPK Siap Hadapi Praperadilan Mardani H Maming

MI/Susanto
Plt juru bicara KPK Ali FIkri

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK)  siap menghadapi gugatan praperadilan yang akan dilayangkan oleh Bendahara Umum atau Bendum PBNU, Mardani H Maming.  

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, memastikan jika sejauh ini, tim penyidik KPK telah bekerja berdasarkan prosedur hukum dalam perkara yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut. 

Baca juga: Hotman Paris Minta Maaf pada MUI Terkait Holywings

"Tim penyidik sesuai prosedur sudah sampaikan ke yang bersangkutan terkait surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara dimaksud. Jika memang yang bersangkutan akan ajukan praperadilan, tentu KPK siap hadapi," kata Ali kepada wartawan, Senin (27/6).

Ali menuturkan, KPK telah mengantongi sejumlah barang bukti yang cukup sehingga akan siap untuk berhadapan di meja hijau. 

"KPK memiliki kecukupan alat bukti, dan kami pastikan proses penyidikan yang dimaksud, sudah sesuai prosedur hukum berlaku,"  beber Ali. 

Informasi yang berkembang, tim kuasa hukum Mardani Maming bakal mendaftarkan gugatan praperadilan pada Senin (27/6/2022). Namun, sampai berita ini diturunkan, kuasa hukum belum merespons dan menjawab pertanyaan dari awak media. 

Sebelumnya, Ahmad Irawan selaku kuasa hukum Mardani H Maming sudah menyatakan ancang-ancang untuk mengajukan praperadilan kepada KPK, usai ditetapkan sebagai tersangka. 

"Iya, Inshaallah kita akan lakukan upaya hukum. Sedang dikaji dan dipersiapkan, termasuk upaya praperadilan itu," kata Irawan, Jakarta, Minggu (26/6).

Dia mengaku, akan mengoptimalkan semua langkah hukum yang ada. Langkah ini ditempuh Mardami H Maming untuk mendapatkan keadilan secara hukum.

Dalam menggarap dugaan korupsi dalam pengurusan Izin usaha Pertambangan (IUP) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), KPK bekerja cepat.  Terhitung sejak 16 Juni 2022, Mardani H Maming dicekal ke luar negeri, karena statusnya sudah tersangka.

Dalam surat permohonan yang diteken Ketua KPK Firli Bahuri pada 16 Juni 2022, bernomor R/1334/DAK.00.01/01-23/06/2022 ditujukan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, secara tegas menyebut adanya permohonan larangan bepergian ke luar negeri untuk dua orang, yakni Mardani H Maming dan Rois Sunandar yang merupakan adik kandung Mardani H Maming.

Di poin kedua dokumen tersebut, KPK menyatakan status Mardani H Maming sebagai tersangka. Kasusnya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suatu hadiah, atau janji yang dilakukan oleh tersangka, Mardani H Maming selaku Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018, terkait pemberian IUP di Tanah Bumbu. (RO/OL-6)

Baca Juga

ANTARA

4 Pesan Mendagri di Wilayah Perbatasan Indonesia

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 23:40 WIB
Mendagri juga memberi empat catatan pesan untuk semua...
Dok. Kemenko PMK

BNPT: Upacara HUT ke-77 RI di Ponpes Milik Baasyir sebagai Rasa Syukur

👤Putra Ananda 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 22:10 WIB
Pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih yang berlangsung di Ngruki merupakan bukti cinta tanah air yang dilakukan oleh Abu Bakar...
Ist

Kapolri Dapat Dukungan dari Mahasiswa Terkait Penanganan Kasus Joshua

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 20:41 WIB
Jenderal Sigit dinilai mampu membuka kasus secara transparan, terbuka, dan berkeadilan serta tak pandang bulu sebagai bentuk...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya