Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
JELANG peluncuran Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus berkoordinasi dengan memberikan mediasi dengan partai politik (parpol) yang terdaftar pada Pemilu 2019. Adapun aplikasi tersebut tengah diperbarui untuk memudahkan pengunggahan dokumen.
"Kita meluncurkan Sipol, sehingga bisa diakses oleh parpol secara online dalam mengunggah data-data yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran parpol yang akan dibuka pada tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 2022," ungkap Komisioner KPU RI, Idham Holik kepada Media Indonesia, Kamis (23/6)
Idham membeberkan bahwa pihaknya masih melakukan mediasi terkait Sipol dengan bertemu parpol untuk mengintegrasi data Sipol. "Kami masih melakukan mediasi dengan parpol untuk mengintegrasi data Sipol lama ke Sipol baru. Sampai hari ini masih kita terima (kedatangan parpol)," ujarnya.
Sementara itu, terkait masa penyelesaian sengketa Pemilu, Idham menyebut secara informal, Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah melakukan komunikasi dengan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Sudah komunikasi, tentunya dalam waktu dekat kami akan ada komunikasi secara formal. Dalam rakor persiapan pendaftaran parpol, rapat intergasi sipol, Bawaslu selalu kami undang," tutur Idham.
"Ini menunjukan bahwa komunikasi kami dengan Bawaslu berjalan lancar, harmonis dan kondusif. Tentunya sesama penyelenggara, kami saling menghormati kewenangan atributif masing-masing sesama penyelenggara pemilu, karena semangatnya sama yaitu mewujudkan pemilu yang lebih berintegritas sesuai dengan UU Pemilu," tambahnya.
Idham menegaskan bahwa secara informal, waktu penyelesaian sengketa pemilu sepakat dalam 10 hari. (P-2)
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Gus Yasin berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved