Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memberi bukti bahwa ketahanan ekonomi bangsa semakin kuat, pembangunan merata, serta semakin disegani di dunia internasional.
Karenanya, penerus Jokowi haruslah mampu meneruskan apa yang telah dijalankan agar Indonesia benar-benar tampil sebagai negara maju dan kuat.
"Kalau ke depan pemimpin Indonesia tidak sevisi dengan Pak Jokowi, maka bangsa ini bisa kembali mundur," kata Monisyah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan Monisyah kepada wartawan saat merayakan ulangtahun Presiden Jokowi ke-61 di Sekretariat Seknas Jokowi DKI Jakarta, Selasa (21/6) malam.
Menurutnya, penting bila pemimpin bangsa selanjutnya bisa meneruskan visi-misi Jokowi. Sebab dengan begitu, maka pembangunan akan berjalan berkesinambungan.
Baca juga: Risma belum Berniat Maju di Pilgub DKI 2024
"Karena itu, Seknas Jokowi memilih tegak lurus dan setia pada Presiden Jokowi, sampai beliau memutuskan akan mendukung siapa pada Pilpres 2024 nanti. Kita tunggu arahan beliau, sehingga arah dukungan yang akan kita berikan jelas," ujarnya.
Sementara itu, Teddy Mulyadi Wakil Ketua Seknas Jokowi DKI Jakarta menegaskan, pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi setiap kali bertemu para relawan sudah jelas.
"Sedikit banyak kami sudah menangkap apa yang menjadi keinginan Pak Jokowi. Hanya saja, kami baru menduga-duga. Nanti, Pak Jokowi yang akan memutuskan," tukasnya.
Hal senada dikatakan KH Rizal Maulana Ketua Seknas Dakwah Jokowi yang hadir pada perayaan milad Presiden RI.
"Sebagai relawan, kita harus tunjukkan loyalitas dan ketaatan. Bangsa ini telah dibangun sedemikian rupa oleh Pak Jokowi. Karena itu, penerusnya nanti juga harus mampu meneruskan sehingga Indonesia bisa lebih hebat lagi," ujar Rizal.
Para relawan merayakan ulangtahun Presiden ke-7 Indonesia dengan melakukan pemotongan tumpeng dan doa bersama. "Kami selalu doakan Pak Jokowi selalu sehat sehingga bisa paripurna di masa jabatannya," pungkas Monisyah. (RO/OL-09)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved