Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, berharap agar seluruh jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju dapat fokus bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden.
“Semua harus bergerak untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden),” kata dia, kepada wartawan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, hari ini.
Setelah formasi menteri Kabinet Indonesia Maju dirombak lagi, dia berharap agar seluruh menteri dapat terpacu untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ruang lingkupnya.
Ia menyatakan, seluruh menteri harus berdedikasi kepada Presiden Joko Widodo, menjadi pembantu presiden yang menguasai ihwal kementerian yang dipimpinnya, serta mempercepat prestasi sehingga Pemilu 2024 dapat terlaksana dalam situasi kebangkitan dan kemajuan Indonesia.
“Karena profesionalitas dan kerja keras dari presiden, wakil presiden, serta seluruh pembantu presiden (menteri),” kata dia.
Baca juga: Ambang Batas Presiden Picu Polarisasi
Terkait dengan pelantikan kader PDI Perjuangan, John Wempi Wetipo, sebagai wakil menteri dalam negeri, Kristiyanto mengatakan, hal itu penugasan sebagai wakil menteri, serta membantu Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian.
Sebelum secara resmi mendapatkan penugasan dari Jokowi sebagai wakil menteri dalam negeri, tutur dia, Wetipo sempat mendatangi dia untuk memastikan apakah Megawati telah menyetujui penugasannya. “Ini contoh kedisiplinan dari seorang Pak Wempi,” kata dia.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Jokowi secara resmi telah melantik dua menteri dan tiga wakil menteri hasil perombakan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6).
Adapun dua orang yang dilantik jadi menteri adalah Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, sebagai menteri perdagangan, serta mantan Panglima TNI, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional.
Lebih lanjut, selain Watipo, Jokowi juga melantik dua wakil menteri lainnya, yakni Sekretaris Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni, sebagai wakil menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Sekretaris Jenderal DPP PBB, Afriansyah Noor, sebagai wakil menteri ketenagakerjaan. (Ant/OL-4)
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved