KPU Minta DPR Bantu Dorong Pemerintah Beri Jaminan Fasilitas di Daerah

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk membantu agar pemerintah bisa memberikan jaminan soal fasilitas untuk KPU di daerah.

Diketahui, KPU dan DPR baru membahas soal anggaran di luar tahapan Pemilu 2024. Hasilnya, Komisi II DPR meminta agar kebutuhan KPU, seperti pengadaan kantor hingga gedung KPU di daerah bisa dialihkan ke pemerintah daerah.

“Ya tentu KPU sudah menjelaskan tentang kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan guna mendukung penyelenggaraan pemilu 2024,” terang Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat kepada Media Indonesia, Kamis (16/6).

Yulianto pun meminta agar DPR turut bantu mendorong untuk menjamin fasilitas yang dibutuhkan KPU.

“Mohon semua pihak untuk bisa mendukung demi kelancaran tahapan pemilu,” ujar Yulianto.

Yulianto berharap agar pemerintah melalui pemda bisa betul-betul memfasilitasi KPU demi kelancaran tahapan pesta demokrasi 2024 itu.

“Ya yang penting ada jaminan dari pemda betul-betul bisa memfasilitasi KPU,” ungkapnya.

Baca juga: Hasil Konsinyering, KPU: DPR Setujui Anggaran Pemilu Rp76,6 Triliun

Sebelumnya, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat konsinyering terkait anggaran Pemilu 2024 pada Rabu, (15/6).

Adapun rapat konsinyering yang membahas soal anggaran Pemilu 2024 tersebut bersifat tertutup.

Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno menyebut rapat kali ini hanya membahas kekurangan anggaran KPU pada tahun 2022 dan 2023.

"Kebutuhan anggaran KPU tahun 2022 seluruh satuan kerja (34 provinsi dan 514 kab/kota) sebesar Rp8,6 triliun. Yang dialokasikan baru Rp2,4 triliun. Jadi kekurangan Rp5,6 triliun," papar Bernard kepada Media Indonesia, Rabu (15/6).

Bernard menjelaskan bahwa sejatinya anggaran KPU tahun 2022 dan 2023 itu sudah beberapa kali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR.

Hal itu lantaran anggaran tersebut menjadi kebutuhan dasar KPU seluruh daerah untuk perbaikan sarana-prasarana KPU.

"Maka tetap KPU mengajukan anggaran tersebut," ungkapnya. Bernad pun berharap agar pemerintah segera menggelontorkan anggaran yang masih belum turun, yakni sebesar Rp5,6 triliun. (Ykb/OL-09)