Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) berharap bisa segera membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hal tesebut disampaikan di tengah santernya isu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dipanggil Kepala Negara terkait reshuffle atau perombakan kabinet.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ikut secara aktif untuk mendukung mengawal program program dari pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno di Kantor Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, malam ini.
Eddy mengatakan PAN siap membantu di lingkungan pemerintahan jika diminta. Namun, PAN masih irit bicara terkait posisi Zulhas jika menduduki posisi menteri.
Baca juga: Jokowi Dorong Pemilu 2024 Kurangi Mobilisasi Massa
"Semua itu kan semuanya keputusan di tangan Presiden. Kita pun belum tahu apa apa dan sekarang ini kan kita berbasis hanya rumor saja," ujar Eddy.
Sebelumnya, Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto menyebut partai berlogo matahari itu mendapat jatah satu menteri. Namun, posisi jatah menteri tersebut belum diketahui.
"Informasinya kalau posisi menteri mungkin satu," kata Bima di Kantor DPP PAN di Jakarta. (OL-4)
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved