Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari meminta jajarannya bersikap ramah dalam melayani pemilih dan peserta pemilu. Meskipun, tanggung jawab mereka tidak lah mudah.
“Teman-teman KPU dilatih tersenyum sebagai salah satu quality control,” kata Hasyim di Gedung KPU Jakarta Pusat, Selasa (14/6).
Hasyim mafhum melayani dua pihak sekaligus rumit. Apalagi, ketika partai politik (parpol) meminta dokumen pada KPU yang dipakai untuk menggugat mereka.
“Kita tetap melayani dan tersenyum karena karakter lembaga KPU adalah pelayanan,” papar dia,
Baca juga: DPR Kawal Tahapan Pemilu, KPU Maksimalkan Anggaran
Hasyim meminta pemilih dan peserta pemilu aktif mengawasi keramahan anggota KPU. Bahkan, dia membuka pintu terhadap laporan masyarakat.
“Kalau ada yang kurang senyum tolong laporkan kepada kami supaya ada pelatihan senyum,” tutur dia.(OL-5)
Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu sudah terjadi sejak 1982. Namanya ”Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu” alias Panwaslak. Tujuan mulia, untuk meningkatkan 'kualitas' Pemilu.
Bukan hanya tingkat partisipasi kalangan milenial dan generasi Z, tapi juga mereka terlibat dalam semua proses di dalam tahapan Pemilu 2024.
Terdapat dua program perlindungan yang diberikan kepada para petugas Pemilu.
"Takutnya pada saat di bilik, setelah ODHA-nya memilih, pakunya dibuang, kemudian disemprot disinfektan. Jangan sampai itu terjadi," tegasnya.
DKPP memastikan pihaknya akan merespon dengan cepat setiap pengaduan terkait pelanggaran rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, jika ada aduan.
Bila pemberian asuransi direalisasikan, perlu dipikirkan juga anggaran yang disediakan negara agar tidak dilematis.
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved