Petugas KPU Harus Ramah Layani Pemilih dan Peserta Pemilu

Mengapa Pemilu Harus Diawasi?

Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu sudah terjadi sejak 1982.  Namanya ”Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu” alias Panwaslak. Tujuan mulia, untuk meningkatkan 'kualitas' Pemilu.

Komisi II DPR Apresiasi KPU Kota Semarang atas Naiknya Jumlah Petugas Pemilu Muda

Bukan hanya tingkat partisipasi kalangan milenial dan generasi Z, tapi juga mereka terlibat dalam semua proses di dalam tahapan Pemilu 2024.

Penyelenggara Pemilu di Palembang Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Terdapat dua program perlindungan yang diberikan kepada para petugas Pemilu.

Petugas Pemilu Diminta Perhatikan Hak-hak Kelompok Rentan, Termasuk Hak Privasi ODHA

"Takutnya pada saat di bilik, setelah ODHA-nya memilih, pakunya dibuang, kemudian disemprot disinfektan. Jangan sampai itu terjadi," tegasnya.

DKPP Janji Respons Cepat Kecurangan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu, Asal Ada Aduan

DKPP memastikan pihaknya akan merespon dengan cepat setiap pengaduan terkait pelanggaran rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, jika ada aduan.

Petugas Ad Hoc Pemilu Perlu Dilindungi Asuransi

Bila pemberian asuransi direalisasikan,  perlu dipikirkan juga anggaran yang disediakan negara agar tidak dilematis.

CSIS: Sistem Proporsional Terbuka Paling Tepat bagi Pemilu di Indonesia

Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.

Indonesia Belum Siap Terapkan e-Voting

WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.

Mensesneg : Penerapan e-Voting untuk Pemilu tak Bisa Tergesa-gesa

Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa. 

PKS Soal Pilkada Lewat DPRD: Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan

Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.

Ketua Komisi II DPR Sebut Kodifikasi Pemilu Diperlukan Satukan Aturan Pilpres hingga Pilkada

Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.

Sistem Mufakat Dinilai Asumsi Prematur Para Elite

Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.

Pemborosan Negara Di Balik Musibah ATR 42-500

Penertiban Kawasan Hutan Mengawali Kehancuran Sawit Indonesia?!

Board of Peace, Gaza, dan Ujian Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia