Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI kinerja selama 2021 diapresiasi, Komisi Kejaksaan (Komjak) akan tetap akan menjaga amanah Presiden Joko Widodo. Ketua Komjak Barita Simanjuntak menegaskan jajarannya akan bekerja dengan konsisten dalam meningkatkan kualitas Kejaksaan Republik Indonesia.
"Kami akan konsisten menjaga amanah Presiden, terutama dalam peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan, public trust yang tinggi, dan pengawasan yang semakin efektif dan efisien," kata Barita melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/6).
Ia menegaskan, apresiasi yang datang dari Kepala Negara itu tidak lantas membuat Komjak cepat berpuas diri. Sebaliknya, apresiasi itu akan memecut semangat Komjak untuk bekerja lebih keras lagi.
Sebelumnya, Presiden menilai kinerja Kejaksaan sangat baik atas kontribusi dan keterlibatan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Dalam hal itu, Komjak berperan dalam rangka penyempurnaan organisasi dan tata kerja serta peningkatan kinerja Kejaksaan.
Baca juga : Ini Rencana KSAD Jenderal Dudung Usai Raih Gelar Doktor Strategic Managemet
Jokowi berharap, Komjak bisa terus bersinergi dengan Kejaksaan Agung dan aktif melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian, serta memberikan rekomendasi objektif dan proporsional terhadap kinerja dan perilaku jaksa atau pegawai Kejaksaan.
Menurut Barita, Komjak berkewajiban menjaga amanah tersebut, utamanya dalam menjaga muruah Kejaksaan dan kepercayaan publik yang tinggi. Komjak, lanjutnya, juga mengapresiasi Kejaksaan atas sikap keterbukaannya.
"Sebab tanpa dukungan Kejaksaan, tentu Komjak akan sulit dalam melaksanakan tugas dan amanah dimaksud," jelas Barita.
Sejauh ini, Komjak menyoroti kinerja penegakan hukum Kejagung dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar. Beberapa di antaranya adalah megakorupsi pada PT Jiwasraya, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan rasuah terkait minyak goreng. (OL-7)
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung mengungkap lebih dari 20 perusahaan dan 11 tersangka terlibat kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor crude palm oil di Indonesia.
Kejaksaan Agung mulai membidik aset 11 tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya untuk pemulihan kerugian negara.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan POME tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara Rp10 triliun hingga Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved