SURVEI Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk Sikap Publik terhadap Pancasila dalam rangka Konsolidasi Sistem Politik Indonesia menunjukkan hanya 64,6% publik yang mengetahui semua sila Pancasila. Sebanyak 10,2% yang benar menyebutkan empat sila, 5,1% tiga sila, 3,9% dua dan satu sila. Ada 12,3% publik yang tidak bisa menyebutkan semua sila dengan benar.
Adapun survei itu dilakukan pada 10-17 Mei 2022 dengan total 1.220 responden. Populasi survei itu mencakup seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu mereka berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Menanggapi itu, pengamat politik Firman Noor menuturkan banyaknya masyarakat yang tak hafal Pancasila karena fungsinya masih bersifat politis. "Ini membuktikan bahwa dunia kerja juga tidak berfungsi Pancasila itu. Pancasila itu bukan working ideology, tetapi masih bersifat politis agar terpisah dengan realitas," tutur Firman kepada Media Indonesia, Rabu (1/6).
Firman mengaku sempat riset di wilayah-wilayah pinggiran atau pedalaman Indonesia terkait pemahaman Pancasila warga. Ia menyebut di sana menjadi hal yang biasa saat masyarakat tak paham Pancasila. Hal itu terjadi karena saluran yang paling diandalkan untuk menghafal yakni sekolah ternyata masih memperihatinkan di daerah. "Bisa dikatakan ada problem di sekolah kita sehingga banyak orang yang harusnya hafal sebagai anak sekolah, ternyata tidak," tuturnya.
Firman juga menilai banyaknya masyarakat yang tak hafal Pancasila karena dalam dunia kerja hingga ekonomi, Pancasila hanya sesuatu yang awam dan tidak digunakan dalam keseharian. Pancasila, lanjut Firman, seharusnya sudah dianggap sebagai kebutuhan yang bersifat aspiratif serta menjadi salah satu motivator yang kemudian dijiwai dan dijalankan. Bahkan, Pancasila seharusnya tidak hanya dihafalkan, tetapi dijalani.
Baca juga: Lestari Moerdijat: Pancasila Menjadi Ideologi yang Mempersatukan Kita
"Ini memprihatinkan. Katanya, negara Pancasialis. Pemerintah, kita harus kerja bersama karena ini warning," tegasnya. "Pemerintah tak hanya harus bisa membuat mereka hafal, tetapi betul-betul diimplementasikan ke dalam kehidupan," tuturnya.
Firman menyebut jangan sampai Pancasila hanya jargon. "Ini karena seharusnya masyarakat ingin Indonesia semakin berketuhanan, semakin bermusyawarah. Ini yang saya kira harus diimplementasikan,” tandasnya. (OL-14)
