NEWSTICKER

Pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw Punya Kekayaan Rp10,64 M Pada 2017

Candra Yuri Nuralam

12/5/2022 23:41

Pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw Punya Kekayaan Rp10,64 M Pada 2017 — Paulus Wagerpauw saat dilantik menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat(Antara)

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Komjen (purn) Paulus Waterpauw sebagai Pejabat Gubernur Papua Barat. Paulus tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp10,64 miliar.

Angka itu diketahui dalam laporan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik 2017 miliknya. Saat itu, Paulus masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara.

Paulus tercatat memilki 20 tanah dan bangunan senilai Rp3,74 miliar. Tanah dan bangunannya ada di Jayapura, Mimika, Sidoarjo, dan Badung.

Dia tercatat hanya memiliki satu mobil yakni Ford MPV keluaran 2015. Mobil itu seharga Rp495 juta.

Paulus tidak memiliki harta bergerak lainnya maupun surat berharga. Namun, dia memiliki kas dan setara kas senilai Rp4,5 miliar. Dia juga tercatat memiliki harta lainnya senilai Rp1,9 miliar. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus

Berita Lainnya

BUMD Didorong Jadi Pilar Kemandirian Fiskal Daerah
30/7/2025 22:54
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri: Anggaran 2026 Harus Efektif, Inovatif, dan Berdampak Langsung ke Masyarakat
28/7/2025 23:27
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Forkopimda Diminta Evaluasi Kinerja Satgas Terpadu Ormas
26/7/2025 18:15
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
Kemendagri Dorong Penguatan Pembinaan dan Pengawasan BUMD untuk Kemandirian Ekonomi Daerah
24/7/2025 15:46
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Pegawai Dukcapil Terlibat Perdagangan Bayi, Kemendagri Didesak Audit Internal
18/7/2025 21:42
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Apkasi Tegaskan Komitmen Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo
18/7/2025 06:22
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penjabat Kepala Daerah Maju Pilkada, Perludem: Netralitas Harus Terjaga
25/9/2024 16:17
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
PJ Mencalonkan Diri dalam Pilkada, Potensi ASN tidak Netral
15/7/2024 20:55
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Perpanjang Masa Tugas 2 Pj Bupati, Pj Gubernur Jateng: Perhatikan Inflasi, Kemiskinan, dan Pilkada
19/5/2024 13:45
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu Perlu Awasi Gerak-gerik Penjabat saat Pilkada Serentak
07/5/2024 18:26
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
Waspada Penjabat Kepala Daerah Curang, Bawaslu: Bakal Kami Tindak Tegas
07/5/2024 18:00
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tiga Penjabat Kepala Daerah di Jawa Barat Dilantik
20/4/2024 18:54
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.