Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Komjen (purn) Paulus Waterpauw sebagai Pejabat Gubernur Papua Barat. Paulus tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp10,64 miliar.
Angka itu diketahui dalam laporan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik 2017 miliknya. Saat itu, Paulus masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara.
Paulus tercatat memilki 20 tanah dan bangunan senilai Rp3,74 miliar. Tanah dan bangunannya ada di Jayapura, Mimika, Sidoarjo, dan Badung.
Dia tercatat hanya memiliki satu mobil yakni Ford MPV keluaran 2015. Mobil itu seharga Rp495 juta.
Paulus tidak memiliki harta bergerak lainnya maupun surat berharga. Namun, dia memiliki kas dan setara kas senilai Rp4,5 miliar. Dia juga tercatat memiliki harta lainnya senilai Rp1,9 miliar. (OL-8)
Kemendagri mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved