Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Komjen (purn) Paulus Waterpauw sebagai Pejabat Gubernur Papua Barat. Paulus tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp10,64 miliar.
Angka itu diketahui dalam laporan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik 2017 miliknya. Saat itu, Paulus masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara.
Paulus tercatat memilki 20 tanah dan bangunan senilai Rp3,74 miliar. Tanah dan bangunannya ada di Jayapura, Mimika, Sidoarjo, dan Badung.
Dia tercatat hanya memiliki satu mobil yakni Ford MPV keluaran 2015. Mobil itu seharga Rp495 juta.
Paulus tidak memiliki harta bergerak lainnya maupun surat berharga. Namun, dia memiliki kas dan setara kas senilai Rp4,5 miliar. Dia juga tercatat memiliki harta lainnya senilai Rp1,9 miliar. (OL-8)
Menurut Mendagri, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga pelantikan pejabat baru bisa dilakukan melalui revisi undang-undang tanpa harus menyentuh UUD 1945.
Ditjen Polpum Kemendagri menggandeng sekolah di Kota Cirebon untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan di kalangan pelajar.
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
Di bulan suci Ramadan, seluruh pegawai masih dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Mendagri juga mengajak para pegawai untuk melakukan kontemplasi
Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengedepankan pentingnya pengadaan cepat dan tertib administrasi untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved