Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan masih bisa mengusut dugaan rasuah pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101. Kasus itu tidak dihentikan meski Puspom TNI menghentikan perkara serupa.
"Tentu penghentian proses penyidikan itu tidak mutlak, dalam arti bahwa pasti ada klausul jika kemudian ditemukan ada bukti-bukti baru dan ada indikasi menguat di dalam proses penyidikan tentu bisa dibuka kembali," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/5)
Ali mengatakan pihaknya sampai saat ini masih berusaha melengkapi berkas perkara dalam kasus itu. Lembaga Antikorupsi meyakini sudah mengantongi banyak bukti yang cukup untuk mempertahankan kasus ini agar terus diusut sampai tersangkanya di bawa ke meja hijau.
"Oleh karena itu maka penyidikan di KPK tetap dilanjutkan, dan kami pastikan perkara tersebut akan bawa ke proses persidangan," ujar Ali.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101, Jhon Irfan Kenway. KPK diperintahkan untuk terus mengusut kasus tersebut.
"Menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Tunggal Nazar Effriandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, (22/4)
Hakim menilai KPK masih bisa mengusut perkara itu meski penetapan tersangka sudah lewat dari dua tahun. KPK dinilai tidak melanggar aturan dalam pengusutan perkara ini. (OL-8)
KPK menyerahkan Rp153,7 miliar ke kas negara dari kasus korupsi pengadaan heli AW-101 di TNI AU pada 2016-2017.
KPK menjebloskan John Irfan Kenway ke Lapas Sukamiskin berdasarkan putusan Mahkamah Agung.
Jaksa Penuntut Umumm (JPU) pada KPK menghadirkan sembilan saksi terkait sidang dugaan rasuah dalam pengadaan Helikopter AW-101.
Jhon juga meminta hakim membatalkan pemblokiran uang negara sebesar Rp139,43 miliar. Uang itu ada di rekening PT. Diratama Jaya Mandiri.
Dugaan korupsi itu mulanya ditangani oleh Pusat Polisi Militer (Puspon) TNI. Setidaknya, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Bazar TNI menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga 15 persen lebih murah dari pasar untuk meringankan kebutuhan Lebaran masyarakat.
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Peran aktif prajurit TNI dalam membantu masyarakat dearah adalah wujud pengabdian Dan kecintaan TNI terhadap Rakyat dan Bangsa Indonesia.
Mabes TNI buka suara terkait beredarnya Telegram Panglima TNI mengenai status Siaga 1. Simak penjelasan Kapuspen TNI soal pengamanan objek vital nasional.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved