Minggu 08 Mei 2022, 10:17 WIB

Pemerintah dan DPR RI Diminta Berhati-hati dalam Pemekaran Papua

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Pemerintah dan DPR RI Diminta Berhati-hati dalam Pemekaran Papua

ANTARA
Politikus Senior Papua Paskalis Kossay

 

PEMERINTAH dan DPR RI diminta berhati-hati dan memikirkan dampak negatif dalam upaya menciptakan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Menurut politikus senior Papua Paskalis Kossay, apabila tidak ada kajian mendalam, dikhawatirkan kebijakan ini justru semakin membuat konflik Jakarta-Papua semakin meruncing.

“Tidak menutup kemungkinan solidaritas Melanesia akan bangkit dan membawa isu Papua semakin besar,” katanya ketika dihubungi, Minggu (8/5).

Sebagaimana diketahui, DPR RI melalui rapat paripurna menyetujui tiga Rancangan Undang-undang (RUU) DOB di Papua menjadi RUU inisiatif DPR. Tiga RUU DOB Papua tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. 

Paskalis mengakui, orang asli Papua (OAP) saat ini sedang gelisah dengan adanya rencana pembentukan DOB tersebut. Bagi OAP pembentukan provinsi baru justru semakin mengancam keberadaan mereka di wilayah tersebut.

“OAP sedang gelisah karena jumlahnya yang semakin hari semakin menurun,” ungkapnya.

Baca juga: Permintaan Pemuda Adat Papua Soal Pemekaran Dipercepat Dapat Dukungan

Belum lagi, tambah Paskalis, kemampuan rata-rata SDM OAP terbilang masih di bawah rata-rata masyarakat pendatang. Apabila pemekaran dipaksakan, posisi strategis di wilayah baru hampir dipastikan diisi oleh non-OAP yang jauh lebih siap.

“Orang asli sangat mungkin akan tersisih dari dari dampak pemekaran jika dipaksakan,” jelasnya.

Dirinya khawatir orang Papua bakal menggunakan isu pemusnahan etnis apabila pemekaran ini terus dibiarkan tanpa keterlibatan masyarakat lokal.

“Dampak politiknya cukup signifikan. Harap pemerintah sadar akan hal ini,” tukasnya.(OL-5)

Baca Juga

Medcom/Fachri Audhia Hafiez

KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Jumat 20 Mei 2022, 21:54 WIB
Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Februari...
Antara

Kuasa Hukum: Mardani Maming, tak Punya Saham di PT PAR

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 20 Mei 2022, 21:43 WIB
Sebelumnya Direktur PT PCN Christian Soetio menuding Mardani menerima aliran dana melalui PT PAR dan PT...
MI /ADAM DWI.

Jadi Tersangka 6 Tahun, Ini Alasan KPK Baru Tahan Hasanuddin Ibrahim

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Jumat 20 Mei 2022, 21:13 WIB
Penahanan itu dilakukan sebagai bagian dari penegakkan hukum tindak pidana korupsi. Sekaligus untuk mendapatkan kepastian hukum dari pihak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya