Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pertemuan Ketia Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan silaturahmi dari Ketum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto lekat dengan persiapan jelang Pilpres 2024.
"Ya pasti dikaitkan dengan pilpres, kalau cuma silaturahmi biasa kan bisa lewat telepon, video call, beres kan? Pasti ada kaitannya dengan 2024," ujar Adi saat dihubungi, kemarin.
Menurutnya, kendati pertemuan itu tidak diakui sebagai persiapan Pilpres 2024, namun hal itu tidak menampik adanya faktor kedekatan antara Megawati dan Prabowo.
"Memang gak ada (obrolan) pilres, tapi silaturahmi ini kan semakin menegaskan bahwa Prabowo cukup lengket dengan Megawati," tambahnya.
Adi menambahkan silaturahmi politik itu juga bisa dinilai sebagai pencanangan duet Prabowo-Puan yang beberapa saat lalu mendapati hasil positif berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
"Artinya duet Prabowo-Puan itu relatif leading, setidaknya dua orang ini sudah sama-sama mulai dikenal oleh publik terkait 2024. Jadi silaturahmi politik itu kemarin seakan-akan menambah amunisi supaya publik itu terus bicara tentang kemungkinan Prabowo-Puan bisa duet bareng," tegasnya.
Baca juga: Teman Sandi Gelar Gotong Royong, Deklarasi, dan Konvoi Bareng Ojol di Cilegon
Survei SMRC menunjukkan bahwa jika yang bertarung hanya dua pasangan, Prabowo Subianto-Puan Maharani melawan Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono, hasilnya Prabowo-Puan mendapatkan 41%, Anies-AHY 37,9%, dan 21% yang belum menentukan pilihan. Sedangkan dalam simulasi Prabowo-Puan melawan Ganjar-Airlangga, Prabowo-Puan didukung 39,3%, Ganjar-Airlangga 40,3%, dan 20,5% yang belum menentukan pilihan.
Sementara itu, Pengamat politik Yunarto Widjaja adalah hal yang sulit dilakukan, meskipun kemungkinan itu bisa saja terjadi. Menurut dia ‘perkawinan’ dua partai pemenang pemilu dan ‘runner up’ akan sulit menentukan siapa Capres dan Cawapresnya.
“PDIP surveynya jauh diatas Gerindra dan sulit buat saya membayangkan partai pemenang pertama itu mau hanya menjadi cawapres. Saya juga tidak bisa membayangkan, Pak Prabowo karena menyadari partainya hanya peringkat ke-2 mau mengalah sebagai cawapres, karena Prabowo kapasitasnya sebagai capres” ujar Yunarto Wijaya hari ini (5/5)
Pria yang akrab disapa Toto ini menambahkan, “Kita menggunakan pendekatan kepentingan politik, kedua partai ini untuk bergabung dikarenakan positioning PDIP diatas Gerindra, disisi lain elektabilitas Mbak Puan dibawah Prabowo,” sebut pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia ini.
Duet PDIP dan Gerindra pernah terjadi pada tahun 2009, memasangkan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo. Bahkan diseremonikan dengan Perjanjian Batu Tulis. Namun pada pemilu 2014, PDIP malah mengusung Jokowi dan Jusuf Kalla.(OL-4)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki tuntas kasus beras oplosan. Karena praktik culas itu merugikan rakyat.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved