PEMERINTAH diminta harus membongkar jaringan perekrutan anak buah kapal (ABK) ilegal apalagi yang di bawah umur. Karena selama ini penyelundupan ABK di bawah umur masih dilakukan secara diam-diam.
"Pekerja anak di sektor perikanan tangkap selama ini berlangsung secara diam-diam dan tersembunyi. Secara regulasi hal ini telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," kata Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Mohd Abdi Suhufan saat dihubungi, Sabtu (7/5).
Dibebaskannya enam pemuda Indonesia pada pengadilan banding Australia Barat menjadi cerminan bahwa risiko yang diemban oleh ABK di bawah umur ilegal dapat dipenjara di negara lain dan dimasukan ke kategori orang dewasa.
Baca juga: Indonesia dan Australia Sepakati Tiga Program Pemberantasan Illegal Fishing
Saat ini di penjara Australia masih ada ratusan anak Indonesia lainnya yang dipenjara orang dewasa. Pencegahan yang dilakukan pemerintah dan regulasi sudah diatur agar rekurtmen anak di bawah umur sebagai ABK tidak terjadi lagi.
"Namun praktik di lapangan anak-anak sering terlibat dalam kegiatan perikanan, apalagi dalam masa pandemi. Kami sarankan agar pemerintah melalui instansi terkait Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Ketenagakerjaan, dan pemerintah provinsi melakukan edukasi dan pencegahan tentang hal ini." ujar Abdi.
"Agar anak-anak tidak tergiur kerja di laut apalagi sampai melakukan pencarian ikan di wilayah perairan negara lain seperti Australia," ujarnya.
Abdi menerangkan provinsi yang rawan atas pekerja anak di perikanan yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Utara dan Maluku. (Iam/OL-09)
