Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGOTA Komisi V DPR RI H Syaifullah Tamliha menyambut baik semangat pendampingan yang dilakukan Tenaga Pendamping
Profesional (TPP) untuk desa di provinsinya, Kalimantan Selatan.
''Semangat TPP dapat mendukung pemulihan ekonomi di desa setelah sekitar dua tahun diterpa pandemi COVID-19,'' ujarnya dalam keterangan yang diterima Jumat (22/4).
Menurut Syaifullah, kondisi ekonomi di Kalimantan Selatan harus menggeliat sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) yang baru dibangun
di Kalimantan Timur (Kaltim).
Baca Juga: Anggota DPR RI: Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Bukti Negara Hadir
Menurut dia lagi, secara umum, masih rendahnya SDM dalam manajemen pengelolaan pemerintahan desa dan pengembangan ekonomi di pedesaan sehingga perlu kiranya peningkatan kapasitas bagi perangkat desa dan warga desa.
''TPP sebagai pendamping wajib berperan aktif mengarahkan ke jalan yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perangkat desa dapat menggunakan dana desa secara maksimal dan tidak tersangkut masalah hukum,'' tutur politisi asal Kalsel tersebut.
Syaifullah pun juga menyinggung terkait pembinaan BUMDesa Bersama penting dilakukan sehingga di Provinsi Kalsel dapat tumbuh dengan baik sebagai pintu gerbang IKN sesuai dengan visi dan misi pimpinan daerah ini. ''Konektifitas kawasan pertumbuhan perekonomian, pemenuhan sarana prasarana pendukung perekonomian sangat diperlukan,'' ujarnya.
Syaifullah berharap, bahwa seluruh desa di provinsi ini tidak ada lagi yang berstatus desa sangat tertinggal.
Sebelumnya, Syaifullah sebagai perwakilan Komisi V DPR RI melakukan pertemuan perwakilan pendamping desa se-Kalsel di Banjarbaru, Kalsel, Kamis (21/4/2022).
Pertemuan tersebut juga dihadiri Sekretaris BPSDM Kementerian Desa PDTT, Jajang Abdullah MSi, Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Yusra, Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin Budi Rustanto. Selanjutnya Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Pusat Sukoyo.
Dari rapat konsolidasi itu dilaporkan pendamping desa yang biasa disebut TPP Kalsel sampai dengan April 2022 sebanyak 800 orang. (Ant/OL-10)
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved