Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dapat berlangsung secara lancar dan aman.
“Untuk pelaksanaan Pemilu sendiri kita harapkan lancar dan aman. Lancar dalam arti selesai dengan baik pada semua tahapan-tahapan yang direncanakan," papar Tito.
"Jadi setiap perencanaan nanti mulai tahapan persiapan, pendaftaran, kemudian ada perhitungan, itu tepat sesuai dengan waktunya masing-masing. Tidak ada yang molor,” tegasnya.
Tito memaparkan, pengertian aman adalah aman untuk rakyat, penyelenggara Pemilu, dan aparat.
Tito ingin penyelenggara Pemilu belajar dari Pemilu 2019 dengan masa kampanye hampir tujuh bulan. Menurutnya, hal tersebut malah rawan karena memicu adanya konflik politik identitas. Menurutnya, konflik tersebut perlu dikelola agar tidak saling merugikan.
“Tolong juga kita mempertimbangkan tidak hanya lancar-lancar saja, tapi faktor keamanan juga kita pertimbangkan. Ini untuk rakyat kita, jangan sampai mereka konflik saling menghancurkan karena adanya perbedaan,” ungkapnya.
Baca juga: Pemilu 2024 Berbiaya Selangit
Pengertian aman juga berlaku bagi peserta Pemilu yang meliputi semua calon anggota legislatif tingkat pusat (presiden dan wakil presiden), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota yang jumlahnya ribuan.
“Kita tidak ingin ada peserta kemudian nanti ada yang terganggu, terancam, apalagi terkena kekerasan, dan lain-lain. Dan ini pesertanya tidak sedikit, karena bukan hanya presiden dan wakil presiden yang perlu diamankan,” ucap Tito.
Terakhir, pengertian aman juga penting bagi para aparat. Tito menekankan, jangan sampai aparat yang bertugas mengamankan jalannya tahapan pelaksanaan Pemilu malah menjadi korban.
“Nah, oleh karena itu, prinsip-prinsip penanganan Pemilu yang lancar aman ini, ini agar mewarnai dalam penyusunan jadwal, program, dan tahapan,” tandasnya. (OL-4)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved