Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dapat berlangsung secara lancar dan aman.
“Untuk pelaksanaan Pemilu sendiri kita harapkan lancar dan aman. Lancar dalam arti selesai dengan baik pada semua tahapan-tahapan yang direncanakan," papar Tito.
"Jadi setiap perencanaan nanti mulai tahapan persiapan, pendaftaran, kemudian ada perhitungan, itu tepat sesuai dengan waktunya masing-masing. Tidak ada yang molor,” tegasnya.
Tito memaparkan, pengertian aman adalah aman untuk rakyat, penyelenggara Pemilu, dan aparat.
Tito ingin penyelenggara Pemilu belajar dari Pemilu 2019 dengan masa kampanye hampir tujuh bulan. Menurutnya, hal tersebut malah rawan karena memicu adanya konflik politik identitas. Menurutnya, konflik tersebut perlu dikelola agar tidak saling merugikan.
“Tolong juga kita mempertimbangkan tidak hanya lancar-lancar saja, tapi faktor keamanan juga kita pertimbangkan. Ini untuk rakyat kita, jangan sampai mereka konflik saling menghancurkan karena adanya perbedaan,” ungkapnya.
Baca juga: Pemilu 2024 Berbiaya Selangit
Pengertian aman juga berlaku bagi peserta Pemilu yang meliputi semua calon anggota legislatif tingkat pusat (presiden dan wakil presiden), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota yang jumlahnya ribuan.
“Kita tidak ingin ada peserta kemudian nanti ada yang terganggu, terancam, apalagi terkena kekerasan, dan lain-lain. Dan ini pesertanya tidak sedikit, karena bukan hanya presiden dan wakil presiden yang perlu diamankan,” ucap Tito.
Terakhir, pengertian aman juga penting bagi para aparat. Tito menekankan, jangan sampai aparat yang bertugas mengamankan jalannya tahapan pelaksanaan Pemilu malah menjadi korban.
“Nah, oleh karena itu, prinsip-prinsip penanganan Pemilu yang lancar aman ini, ini agar mewarnai dalam penyusunan jadwal, program, dan tahapan,” tandasnya. (OL-4)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Kemendagri juga masih mempertimbangkan terkait apakah pihaknya akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan, sebab informasi tersebut masih perlu didalami secara jelas dan detail.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved