Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dapat berlangsung secara lancar dan aman.
“Untuk pelaksanaan Pemilu sendiri kita harapkan lancar dan aman. Lancar dalam arti selesai dengan baik pada semua tahapan-tahapan yang direncanakan," papar Tito.
"Jadi setiap perencanaan nanti mulai tahapan persiapan, pendaftaran, kemudian ada perhitungan, itu tepat sesuai dengan waktunya masing-masing. Tidak ada yang molor,” tegasnya.
Tito memaparkan, pengertian aman adalah aman untuk rakyat, penyelenggara Pemilu, dan aparat.
Tito ingin penyelenggara Pemilu belajar dari Pemilu 2019 dengan masa kampanye hampir tujuh bulan. Menurutnya, hal tersebut malah rawan karena memicu adanya konflik politik identitas. Menurutnya, konflik tersebut perlu dikelola agar tidak saling merugikan.
“Tolong juga kita mempertimbangkan tidak hanya lancar-lancar saja, tapi faktor keamanan juga kita pertimbangkan. Ini untuk rakyat kita, jangan sampai mereka konflik saling menghancurkan karena adanya perbedaan,” ungkapnya.
Baca juga: Pemilu 2024 Berbiaya Selangit
Pengertian aman juga berlaku bagi peserta Pemilu yang meliputi semua calon anggota legislatif tingkat pusat (presiden dan wakil presiden), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota yang jumlahnya ribuan.
“Kita tidak ingin ada peserta kemudian nanti ada yang terganggu, terancam, apalagi terkena kekerasan, dan lain-lain. Dan ini pesertanya tidak sedikit, karena bukan hanya presiden dan wakil presiden yang perlu diamankan,” ucap Tito.
Terakhir, pengertian aman juga penting bagi para aparat. Tito menekankan, jangan sampai aparat yang bertugas mengamankan jalannya tahapan pelaksanaan Pemilu malah menjadi korban.
“Nah, oleh karena itu, prinsip-prinsip penanganan Pemilu yang lancar aman ini, ini agar mewarnai dalam penyusunan jadwal, program, dan tahapan,” tandasnya. (OL-4)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyebut maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah belakangan ini sebagai sebuah bencana.
Menurut Mendagri, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga pelantikan pejabat baru bisa dilakukan melalui revisi undang-undang tanpa harus menyentuh UUD 1945.
Ditjen Polpum Kemendagri menggandeng sekolah di Kota Cirebon untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan di kalangan pelajar.
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
Di bulan suci Ramadan, seluruh pegawai masih dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Mendagri juga mengajak para pegawai untuk melakukan kontemplasi
Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved