Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung memeriksa tiga orang saksi baru. Langkah itu untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan pesawat udara Garuda Indonesia periode 2011-2021.
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan saksi tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat Garuda. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tersangka berinisial AW, SA dan AB.
“Saksi yang diperiksa, yaitu FM selaku VP Unit Strategic Management Office Garuda Indonesia,” kata Ketut, Senin (11/4).
Baca juga: Usut Korupsi Garuda, Kejagung Panggil WN Prancis
Kemudian, penyidik Kejagung juga melakukan pemeriksaan terhadap R selaku SM Organization Effectiveness Garuda Indonesia pada 2012.
Terakhir, CK selaku Komisaris Independen Garuda Indonesia yang bertugas pada April 2013-Desember 2014. Dia turut diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan pesawat.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian. Melengkapi pemberkasan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat Garuda Indonesia tahun 2011-2021,” imbuh Ketut.(OL-11)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mengumumkan kepada seluruh calon penyedia jasa bahwa perusahaan akan melaksanakan proses Pengadaan Jasa Konsultan
Adapun jenis pengadaan merupakan jasa lainnya dengan total pagu Rp2.525.600.000 menggunakan metode e-purchasing.
KPK telah memeriksa lima saksi terkait pengaturan lelang dan pembagian fee dalam dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
Meskipun telah menerapkan sistem digitalisasi seperti e-procurement, upaya untuk meminimalisir korupsi dalam pengadaan proyek tidak selalu berhasil.
Untuk mencegah praktik korupsi, LKPP merilis katalog elektronik versi 6. Ia berharap melalui katalog elektronik versi 6.
Setelah diproduksi, minyak mentah bagian milik negara harus diserahkan kepada Pertamina.
Mahsun membandingkan biaya pengangkutan BBM dengan menggunakan terminal BBM OTM dan tidak menggunakan terminal tersebut.
Perkara ini bermula pada November 2012, saat Luhur mengajukan alokasi anggaran pengadaan lahan dalam revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran 2013.
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Adapun tiga saksi yang diperiksa hari ini berasal dari berbagai jenjang pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved