Wantimpres: Sudah Dijawab Presiden, Demonstrasi Tolak 3 Periode Tidak Relevan

KETUA Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan siapapun yang ingin berdemonstrasi tidak dilarang. Namun, apabila komunikasi telah dilakukan menurutnya tidak perlu ada demonstrasi.

Hal itu ia sampaikan seusai menemui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara di tengah rencana demonstrasi penolakan masa jabatan presiden tiga periode oleh para mahasiswa pada 11 April 2022 mendatang.

"Demo (demonstrasi) kan tidak dilarang saya pun tidak berhak melarang demo. Tetapi kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab bahwa yang menjadi tuntutan itu, tidak mungkin terjadi untuk apa demo? bukan melarang tapi kan kita berkomunikasi," ujar Wiranto di Kantor Wantimpres, Jalan Veteran, Jakarta, Jumat (8/4).

Menurut Wiranto, tuntutan mahasiswa itu sudah dijawab pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi), ujar Wiranto, telah meminta wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilihan umum (pemilu) dihentikan.

Baca juga: Polisi Akan Bubarkan Demo STM Bergerak

"Beliau kan sudah menjawab "Itu sama saja dengan menampar muka saya, mungkin cari muka mungkin itu menghancurkan saya". Saat ada nuansa perpanjangan masa jabatan presiden, beliau katakan tidak tertarik," terang Wiranto.

Saat wacana penundaan pemilu, imbuhnya, Presiden Jokowi juga berkomentar akan menaati konstitusi. Karenanya, presiden menegaskan pada para menteri untuk tidak bicara lagi tentang perpanjangan masa jabatan. Menurut Wiranto, sudah jelas isu itu akan berhenti sebatas wacana, karena tidak akan dapat diimplementasikan diwujudkan dan dilaksanakan.

"Mengapa kita masih meributkan soal itu? Meributkan mempermasalahkan mendebatkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi," ucapnya.

Ia berharap pertemuan Watimpres dengan BEM Nusantara memunculkan kesepahaman. Sehingga masyarakat tidak lagi terjebak pada wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Pemerintah, imbuh dia, saat ini tengah berkonsentrasi terhadap masalah penanganan ekonomi dan penyelesaian pandemi Covid-19. (OL-4)