NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

PPATK Minta RUU Perampasan Aset Segera Dibahas

Anggi Tondi Martaon

05/4/2022 23:45

PPATK Minta RUU Perampasan Aset Segera Dibahas — Kepala PPATK Ivan Yustiavandana(Dok PPATK)

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Rancangan beleid itu dinilai sangat dibutuhkan untuk penyelamatan aset hasil tindak pidana.

"Khususnya aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku tindak pidana yang telah meninggal dunia serta aset yang terindikasi tindak pidana, namun sulit dibuktikan dalam peradilan tindak pidana," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).

Dia menyampaikan aset tindak pidana yang ditinggal mati pemiliknya bakal sulit dirampas. Sebab, aset tersebut berstatus quo.

"Sangat merugikan penerimaan negara khususnya dari PNBP yang berasal dari penegakkan hukum," ungkap dia.

Dia menyampaikan RUU Perampasan Aset sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Namun, belum masuk Prolegnas Prioritas tahun ini.

Dia meminta Komisi III DPR mengajukan RUU Perampasan Aset masuk dalam evaluasi Prolegnas Prioritas 2022 atau Prolegnas Prioritas 2023. Sehingga, bakal beleid tersebut bisa segera dibahas. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus

Berita Lainnya

DPP Gemabudhi Kecam Dugaan Kekerasan dan Perampasan Aset Vihara Tien En Tang
19/8/2016 06:04
DPP Gemabudhi mengecam aksi kekerasan dan erampasan terhadap aset Vihara Buddha Tien En Tang di kawasan Green Garden, Jakarta Barat pada Kamis lalu (22/9)
Israel Siap Caplok Wilayah Tepi Barat dan Usir 1.000 Warga Palestina
19/8/2016 06:01
Konvensi Jenewa menyatakan bahwa pengambilalihan wilayah Tepi Barat Palestina dan pengusiran adalah tindakan ilegal.
Terbentur Hukum, Barat Sulit Pakai Uang Rusia untuk Rekonstruksi Ukraina
19/8/2016 06:01
Setelah invasi Kremlin ke Ukraina Februari lalu, sanksi ekonomi terhadap Moskow mencapai sekitar US$350 miliar.
Anggota DPR Dukung Kejagung Dirikan Badan Perampasan Aset
19/8/2016 06:00
Kejakasaan Agung tengah menggodok Direktorat Pemulihan Aset Kejagung menjadi sebuah badan tersendiri.
Kapal Cepat Rampasan Negara Rp3,4 Miliar Diserahkan Ke Polda Babel
19/8/2016 06:00
Kejaksaan Agung menyerahkan satu unit kapal cepat hasil rampasan negara. Kapal seniali Rp3,4 miliar itu memiliki tuju mesin dan dihadapkan membantu Polairud dalam bekerja.
RUU Perampasan Aset Diproyeksikan Masuk Evaluasi Prolegnas
19/8/2016 05:59
PEMERINTAH melalui Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) memproyeksikan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana masuk dalam evaluasi Prolegnas Prioritas 2022.

LOAD MORE

Opini

Premanisme di Mandura
06/7/2025 05:00
Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK
04/7/2025 20:18
Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel
04/7/2025 16:25

LOAD MORE

Kolom Pakar

MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00
Petualangan Netanyahu Membahayakan Dunia
16/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

Gandeng Yayasan Benih Baik, Superindo Donasi Tabung Oksigen dan Sembako untuk Faskes
19/8/2016 06:04
BenihBaik.com Luncurkan Program GenAktif, Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah
19/8/2016 06:04
Bahrul Ulum dan Ayahnya Terkena Kanker Bersamaan
19/8/2016 06:01
Bantu Alberto Menjalani Pengobatan Leukemia Tipe ALL
19/8/2016 06:01

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved