Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
RENDAHNYA kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPR dinilai politisi PKB Luqman Hakim sebagai kondisi realistis. Kehidupan politik nasional memang belum ideal karena sistem politik yang berlaku sekarang menyebabkan lembaga di dalamnya susah mendapatkan kepercayaan publik.
"Ada masalah serius dalam sistem politik kita. Misal DPR tidak punya kewenangab untuk pembahasan satuan tiga pembahasan anggaran APBN secara detil, RAPB yang diajukan pemerintah. Akibatnya DPR ompong. Tidak bisa detil memerjuangkan aspirasi rakyat di daerahnya," ujar Luqman saat dihubungi, Minggu (3/4).
Selain itu, jelasnya, kemandirian partai politik juga memengaruhi performa partai dan kadernya untuk tidak memegang komitmen tidak melakukan tindakan koruptif. "Ketidakmandirian parpol jadi masalah bersama dan harus cari solusinya bersama Kemandirian partai adalah kunci dan sistem yang menyebabkan itu," katanya.
Ia menyebut sistem politik di Tanah Air masih memiliki watak ultraliberal yakni masih bergantung pada mekanisme pasar. "Jadi ada tarung bebas karena itu akibatnya adalah biaya politiknya mahal. Ketika sistem politik memperbolehkan mahal maka akan cenderung korup," kata Luqman.
Kondisi tersebut, tambahnya, tidak bisa terus menerus terjadi harus ada perubahan sistem politik secara mendasar. Contohnya harus melakukan peninjauan ulang basis suara terbanyak dalam pemilihan.
"Basis suara terbanyak masih ideal atau tidak. Sumber-sumber keuangan parpol yang sah apakah sudah ideal. Itu yang menurut saya harus ditinjau untuk dibenahi," tukasnya. (OL-15)
Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Kunjungan Didit Prabowo ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat Hari Raya Idul Fitri 2025, Senin (31/3), merupakan potret dari politik silaturahmi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved