Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
RENDAHNYA kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPR dinilai politisi PKB Luqman Hakim sebagai kondisi realistis. Kehidupan politik nasional memang belum ideal karena sistem politik yang berlaku sekarang menyebabkan lembaga di dalamnya susah mendapatkan kepercayaan publik.
"Ada masalah serius dalam sistem politik kita. Misal DPR tidak punya kewenangab untuk pembahasan satuan tiga pembahasan anggaran APBN secara detil, RAPB yang diajukan pemerintah. Akibatnya DPR ompong. Tidak bisa detil memerjuangkan aspirasi rakyat di daerahnya," ujar Luqman saat dihubungi, Minggu (3/4).
Selain itu, jelasnya, kemandirian partai politik juga memengaruhi performa partai dan kadernya untuk tidak memegang komitmen tidak melakukan tindakan koruptif. "Ketidakmandirian parpol jadi masalah bersama dan harus cari solusinya bersama Kemandirian partai adalah kunci dan sistem yang menyebabkan itu," katanya.
Ia menyebut sistem politik di Tanah Air masih memiliki watak ultraliberal yakni masih bergantung pada mekanisme pasar. "Jadi ada tarung bebas karena itu akibatnya adalah biaya politiknya mahal. Ketika sistem politik memperbolehkan mahal maka akan cenderung korup," kata Luqman.
Kondisi tersebut, tambahnya, tidak bisa terus menerus terjadi harus ada perubahan sistem politik secara mendasar. Contohnya harus melakukan peninjauan ulang basis suara terbanyak dalam pemilihan.
"Basis suara terbanyak masih ideal atau tidak. Sumber-sumber keuangan parpol yang sah apakah sudah ideal. Itu yang menurut saya harus ditinjau untuk dibenahi," tukasnya. (OL-15)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved