Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
RENDAHNYA kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPR dinilai politisi PKB Luqman Hakim sebagai kondisi realistis. Kehidupan politik nasional memang belum ideal karena sistem politik yang berlaku sekarang menyebabkan lembaga di dalamnya susah mendapatkan kepercayaan publik.
"Ada masalah serius dalam sistem politik kita. Misal DPR tidak punya kewenangab untuk pembahasan satuan tiga pembahasan anggaran APBN secara detil, RAPB yang diajukan pemerintah. Akibatnya DPR ompong. Tidak bisa detil memerjuangkan aspirasi rakyat di daerahnya," ujar Luqman saat dihubungi, Minggu (3/4).
Selain itu, jelasnya, kemandirian partai politik juga memengaruhi performa partai dan kadernya untuk tidak memegang komitmen tidak melakukan tindakan koruptif. "Ketidakmandirian parpol jadi masalah bersama dan harus cari solusinya bersama Kemandirian partai adalah kunci dan sistem yang menyebabkan itu," katanya.
Ia menyebut sistem politik di Tanah Air masih memiliki watak ultraliberal yakni masih bergantung pada mekanisme pasar. "Jadi ada tarung bebas karena itu akibatnya adalah biaya politiknya mahal. Ketika sistem politik memperbolehkan mahal maka akan cenderung korup," kata Luqman.
Kondisi tersebut, tambahnya, tidak bisa terus menerus terjadi harus ada perubahan sistem politik secara mendasar. Contohnya harus melakukan peninjauan ulang basis suara terbanyak dalam pemilihan.
"Basis suara terbanyak masih ideal atau tidak. Sumber-sumber keuangan parpol yang sah apakah sudah ideal. Itu yang menurut saya harus ditinjau untuk dibenahi," tukasnya. (OL-15)
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Gaya berpikir Nietzsche setali dua uang dengan cara hidup dan pikir seorang IGK Manila.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Babak baru dimulai pada 1 Agustus 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Ongen sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
MEDIA digital, terkhusus platform Twitter atau X, telah menjadi arena utama pertarungan wacana politik mengenai Papua dalam dua pemilu terakhir.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved