Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
RENDAHNYA kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPR dinilai politisi PKB Luqman Hakim sebagai kondisi realistis. Kehidupan politik nasional memang belum ideal karena sistem politik yang berlaku sekarang menyebabkan lembaga di dalamnya susah mendapatkan kepercayaan publik.
"Ada masalah serius dalam sistem politik kita. Misal DPR tidak punya kewenangab untuk pembahasan satuan tiga pembahasan anggaran APBN secara detil, RAPB yang diajukan pemerintah. Akibatnya DPR ompong. Tidak bisa detil memerjuangkan aspirasi rakyat di daerahnya," ujar Luqman saat dihubungi, Minggu (3/4).
Selain itu, jelasnya, kemandirian partai politik juga memengaruhi performa partai dan kadernya untuk tidak memegang komitmen tidak melakukan tindakan koruptif. "Ketidakmandirian parpol jadi masalah bersama dan harus cari solusinya bersama Kemandirian partai adalah kunci dan sistem yang menyebabkan itu," katanya.
Ia menyebut sistem politik di Tanah Air masih memiliki watak ultraliberal yakni masih bergantung pada mekanisme pasar. "Jadi ada tarung bebas karena itu akibatnya adalah biaya politiknya mahal. Ketika sistem politik memperbolehkan mahal maka akan cenderung korup," kata Luqman.
Kondisi tersebut, tambahnya, tidak bisa terus menerus terjadi harus ada perubahan sistem politik secara mendasar. Contohnya harus melakukan peninjauan ulang basis suara terbanyak dalam pemilihan.
"Basis suara terbanyak masih ideal atau tidak. Sumber-sumber keuangan parpol yang sah apakah sudah ideal. Itu yang menurut saya harus ditinjau untuk dibenahi," tukasnya. (OL-15)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Dalam psikologi, strategi politik wajah ganda dikenal sebagai reverse psychology.
Mantan Presiden AS Barack Obama serukan Partai Demokrat lebih tegas n berani hadapi tantangan politik di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved