Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
RENDAHNYA kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPR dinilai politisi PKB Luqman Hakim sebagai kondisi realistis. Kehidupan politik nasional memang belum ideal karena sistem politik yang berlaku sekarang menyebabkan lembaga di dalamnya susah mendapatkan kepercayaan publik.
"Ada masalah serius dalam sistem politik kita. Misal DPR tidak punya kewenangab untuk pembahasan satuan tiga pembahasan anggaran APBN secara detil, RAPB yang diajukan pemerintah. Akibatnya DPR ompong. Tidak bisa detil memerjuangkan aspirasi rakyat di daerahnya," ujar Luqman saat dihubungi, Minggu (3/4).
Selain itu, jelasnya, kemandirian partai politik juga memengaruhi performa partai dan kadernya untuk tidak memegang komitmen tidak melakukan tindakan koruptif. "Ketidakmandirian parpol jadi masalah bersama dan harus cari solusinya bersama Kemandirian partai adalah kunci dan sistem yang menyebabkan itu," katanya.
Ia menyebut sistem politik di Tanah Air masih memiliki watak ultraliberal yakni masih bergantung pada mekanisme pasar. "Jadi ada tarung bebas karena itu akibatnya adalah biaya politiknya mahal. Ketika sistem politik memperbolehkan mahal maka akan cenderung korup," kata Luqman.
Kondisi tersebut, tambahnya, tidak bisa terus menerus terjadi harus ada perubahan sistem politik secara mendasar. Contohnya harus melakukan peninjauan ulang basis suara terbanyak dalam pemilihan.
"Basis suara terbanyak masih ideal atau tidak. Sumber-sumber keuangan parpol yang sah apakah sudah ideal. Itu yang menurut saya harus ditinjau untuk dibenahi," tukasnya. (OL-15)
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved