Kamis 31 Maret 2022, 15:44 WIB

Kemenkumham Bakal Utamakan Rehabilitasi untuk Pengguna Narkoba

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Kemenkumham Bakal Utamakan Rehabilitasi untuk Pengguna Narkoba

MetroTV
Ilustrasi

 

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih belum memberikan konsep yang jelas terhadap pecandu. Korban, pecandu, dan bandar narkoba disamakan hukumannya dalam aturan itu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan kebijakan terhadap korban, dan pecandu narkoba saat ini tidak adil kalau disamakan hukumannya dengan bandar. Dia ingin aturan yang sekarang diubah. Pecandu dan korban narkoba harus direhabilitasi dengan mekanisme asesmen yang ketat.

"Rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu, yang berisikan unsur medis dan unsur hukum," kata Yasonna melalui keterangan tertulis, Kamis (31/3).

Yasonna mengatakan pemberian rehabilitasi untuk pengguna narkoba bakal dikeluarkan oleh tim medis yang berisikan dokter, psikolog, atau psikiater. Pidana penjara baru bakal ditempuh jika tim medis tidak memberikan rekomendasi sesuai pertimbangan yang berlaku nantinya.

Rehabilitasi untuk pengguna narkoba diyakini lebih baik ketimbang penjara. Pemulihan pengguna narkoba dari sifat adiktif diyakini lebih bisa menyelesaikan masalah.

"Konsep restorative justice menekankan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab," ujar Yasonna.

Pengutamaan rehabilitasi ini juga bisa mengurangi masalah kepenuhan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas). Narapidana kasus narkoba merupakan penyebab beberapa lapas di Indonesia kepenuhan. (OL-8)

Baca Juga

MI/ Susanto

Kejagung Periksa Dua Pegawai BUMN terkait Korupsi Dua Palma

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 23:18 WIB
Estimasi kerugian keuangan dan perekonomian negara yang ditimbulkan kasus Duta Palma mencapai Rp78...
MI/Susanto

Kejagung Periksa Lima Saksi Korupsi di PT Waskita Beton Precast Tbk

👤Sri Utami 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 22:07 WIB
DIREKTUR Utama PT Waskita Beton Precast Tbk FX Purbayu Ratsunu (FPR) diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan...
dok.ist

Kuasa Hukum Nizar Dahlan Bantah Pernyataan KPK di Praperadilan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 21:39 WIB
KADER senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan bersama kuasa hukumnya Rezekinta Sofrizal menanggapi jawaban KPK dalam sidang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya