Anggota DPR Kritisi Pernyataan Kepala Otorita IKN Soal Urun Dana 

ANGGOTA Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengkritik pernyataan Kepala Otorita Bambang Susantono menyoal urun-dana atau crowdfunding dari masyarakat sebagai alternatif pembiayaan IKN.

Menurut Guspardi, sebagai kepala otorita IKN harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dengan memertimbangkan kondisi masyarakat,

"Harus jernih dan hati-hati sebelum melontarkan pernyataan yang berpotensi menjadi polemik," ujarnya, Rabu (31/3).

Pernyataan crowdfunding atau urun dana akan berimplikasi negatif kepada pemerintah. Bisa jadi masyarakat berfikir dan menimbulkan persepsi bahwa pemerintah belum siap dengan masalah pendanaan untuk pembangunan IKN.

Baca juga: Luhut : Lima Negara Mau Danai Pembangunan IKN

Sebelumnya pemerintah telah menyatakan memiliki pendanaan yang cukup untuk membangun IKN. Klaim itu bahkan disebut Guspardi, sudah disampaikan di depan anggota dan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) IKN DPR. Sehingga pada akhirnya DPR pun menyetujui Rancangan Undang-Undang IKN menjadi Undang-undang.

"Sekarang tiba-tiba muncul ide dari kepala otorita meminta atau mengimbau masyarakat untuk urun dana. Ini adalah sesuatu yang kontraproduktif," katanya.

"Dan menilai respons masyarakat terhadap pernyataan Bambang bukannya mendukung, tapi justru sebaliknya. Sebab, masyarakat saat ini tengah dalam kondisi sulit akibat belum pulihnya perekonomian akibat pandemi covid-19," tegas Guspardi.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, menyebut sumber dana pembangunan IKN bisa dari mana saja termasuk crowdfunding.

Sedangkan Presiden Joko Widodo telah meminta proses pembangunan IKN Nusantara bisa fleksibel dan lincah untuk mendapatkan skema pendanaan. Pasalnya, porsi pembangunan IKN dengan menggunaan pembiayaan APBN hanya berkisar 20% dari total anggaran pembangunan sebesar Rp466 triliun. (Sru/OL-09).