Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbukti semakin meneguhkan persatuan di masyarakat. Ketegasan Jokowi dalam mengambil sikap merupakan ciri pemimpin pro dengan rakyat.
Kehadiran hal tersebut mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan termasuk para kepala daerah. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.
Ia mengatakan sebagai seorang pemimpin ketegasan menjadi sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Lantaran dari sanalah nantinya berbagai kebijkan yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat akan diputuskan.
Menurut Ibnu hal demikian selama ini sangat nampak terdapat pada sosok Jokowi. Dia menilai kepiawan Jokowi mengelurkan kebijakan yang dapat mengurai persoalan masyarakat menjadi bukti ketegasan seorang pemimpin.
"Ketegasan, kepemimpinan, kemudian keberanian dalam mengambil sikap dan keputusan itu saya kira menjadi ciri yang harus dimiliki seorang pemimpin termasuk pak presiden (Jokowi)," kata Ibnu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Ibnu menyebut kebijakan Jokowi dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19 menjadi contoh nyata kerbasilan Jokowi. Kebijakan tersebut kemudian berhasil menurunkan angka kasus positif covid-19 di masyarakat.
Melalui program akselerasi vaksinasi, lanjut Ibnu, Jokowi mampu melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19. Bahkan turut mencapai hasil yang membanggakan Bangsa karena Indonesia masuk dalam lima besar cakupan vaksinasi terbanyak di dunia. "Boleh jujur kita apresiasi tidak mudah memang memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia di saat pandemi," tandas Ibnu. (RO/OL-15)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved