Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEPOLISIAN RI menjadi salah satu instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Ombudsman sepanjang 2021. Korps Bhayangkara berada di urutan ketiga setelah pemerintah daerah sebanyak 2.945 laporan (40,99%) dan Kementerian ATR/BPN 811 laporan (11,29%).
Polri memiliki 676 laporan (9,41%), kementerian atau instansi pemerintah 612 laporan (8,52 persen), dan BUMN/BUMD 545 laporan (7,59 persen). Menanggapi hal itu, Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut bahwa Polri senantiasa menghargai penilaian masyarakat terhadap kinerja yang telah dilakukan. "Institusi kepolisian memiliki tugas pokok melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat," tutur Ahmad kepada Media Indonesia, Jumat (18/3).
Ahmad pun mengeklaim pihaknya akan terus memelihara kamtibmas dan penegakan hukum yang berlaku bagi siapa pun yang terbukti bersalah. "Tentu Polri berusaha memberikan layanan terbaiknya. Penilaian masyarakat yang bersifat membangun bahkan kritikan akan dijadikan bahan evaluasi bagi Polri," ujarnya. "Ini untuk pembenahan demi kebaikan dalam pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa dan negara," pungkasnya.
Baca juga: Selain Bentuk Pansus, DPR Dorong Aparat Penegak Hukum Tuntaskan Kasus Mafia Tanah
Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengungkapkan sebanyak lima instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada pihaknya sepanjang 2021. (OL-14)
Sinergi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengawas negara, yaitu Ombudsman akan terus ditingkatkan.
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menagih tanggung jawab Pemda DKI Jakarta harus segera menerbitkan regulasi atas pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Sistem itu bertujuan menyelaraskan pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional termasuk penanganan tengkes (stunting).
Menurut Najih, jumlah kementerian, lembaga, dan pemda yang masuk zona hijau pada tahun ini sejumlah 414. Angka itu meningkat signifikan dibanding penilaian 2022 yang hanya 272.
Polemik harga beras yang berkepanjangan berpotensi memunculkan dampak yang lebih serius, antara lain, pelayanan publik terganggu, inflasi, meningkatnya angka kemiskinan
TEMUAN Ombudsman RI dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di sejumlah daerah harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan sebagai dasar perbaikan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved