Selain Bentuk Pansus, DPR Dorong Aparat Penegak Hukum Tuntaskan Kasus Mafia Tanah 

SELAIN berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) mafia tanah lintas komisi antara Komisi III dan II, DPR juga mendorong agar aparat penegak hukum (APH) menuntaskan laporan masyarakat korban mafia tanah. 

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari atau yang akrab disapa Tobas saat mendengar aspirasi penduduk Desa Malang Sari, Tanjung Sari Lampung Selatan, Juamt (18/3). 

"APH dapat mulai melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan masyarakat dalam dialog terbuka dan memanggil warga untuk dimintai keterangan lebih lanjut, terutama karena mafia tanah menjadi fokus Kejaksaan Agung," ungkap Tobas. 

Menurut Tobas, permasalahan mafia tanah berlarut-larut karena para mafia bekerja sama dengan oknum APH baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun peradilan. Oleh karena itu Komisi III serius membuat pansus mafia tanah untuk membantu penyelesaian masalah pertanahan di masyarakat. 

"Yang melakukan ini adalah orang tidak dikenal, tidak pernah tinggal di Malangsari dan ada yang mengaku sebagai kepala dusun. Jadi secara akal sehat saja, sudah terlihat banyak masalah," ujar Tobas menanggapi keluhan masyarakat yang kehilangan hak atas tanahnya. 

Tobas juga meminta Kepala BPN untuk memeriksa ulang 6 sertifikat tanah yang sudah diterbitkan. Tobas mensinyalir sertifikat tersebut dikeluarkan atas permintaan mafia tanah untuk merampas tanah para pendudum Desa Malang Sari. 

Sebelumnya, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR menggelar kunjungan spesifik (kunspek) ke Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti, Kecematan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Rombongan Komisi III dipimpin Wakil Ketua Komisi III Fraksi Golkar Adies Kadir. Hadir sejumlah Anggota Komisi III antara lain: Sarifudin Suding, Supriansa, Taufik Basari, Andi Rio Idris Pandjalangi dan sejumlah Anggota Komisi III DPR lainnya. 

Baca juga : Pembahasan RUU TPKS Didorong Segera Tuntas

“Kami menindaklanjuti hasil rapat komisi III dengan warga Bojong Koneng dan Cijayanti, sebagai bentuk hasil rapat tersebut kami ingin langsung hadir di tengah masyarakat mendengar dan melihat langsung apakah yang disampaikan masyarakat itu benar adanya. Kami sudah mendengar langsung, kami melihat banyak sekali data-data serta masukkan yang kami dapat,” kata Adies. 

Dijelaskan Adies dari aspirasi masyarakat, Ia merasa miris di era penegakan hukum, di zaman reformasi masih ada saja cara-cara premanisme yang berkembang di suatu daerah. 

“Kemudian hak-hak mereka untuk memiliki tanah yang sudah ditempati selama puluhan bahkan ratusan tahun itu juga tidak bisa difungsikan oleh keluarga mereka, bahkan ada intimidasi,” beber Adies yang juga Sekretaris Fraksi Golkar ini. 

Komisi III akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut apabila benar, sebagai langkah konkretnya, Komisi yang membidangi hukum di Senayan ini akan menginisiasi pembentukan panitia khusus (pansus) mafia tanah. 

"Dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua tadi yang berkesimpulan bahwa kami akan membentuk Pansus Mafia Tanah," beber Adies. 

Pembentukan pansus tersebut akan dikomunikasikan dengan Komisi II. Pasalnya, permasalahan tanah merupakan bidang tugas Komisi II. 

"Kita akan bekerja sama dengan Komisi II," ungkap dia. 

Lebih lanjut, Adies menyampaikan pansus tak hanya fokus pada permasalahan sengketa tanah di Bojong Koneng dan Cijayanti. Permasalahan serupa juga dinilai terjadi di wilayah lainnya di Indonesia. 

"Ini adalah role model, Bojong Koneng dan Cijayanti menjadi role model untuk kasus tanah di seluruh Indonesia. Kita akan mulai dari sini. Kami akan memulai dari sini. Dan semua Fraksi hampir menyetujui,” tandas Adies. (OL-7)