PENGURUS Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) ketidakhadiran Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rapat bersama DPR RI terkait kelangkaan minyak goreng (migor) adalah sikap "melawan" konstitusi yang pada gilirannya melawan rakyat.
"Mendag Lutfi tidak hadir dalam rapat bersama DPR RI dua kali secara berturut-turut terkait kelangkaan minyak goreng bagi PB PMII adalah bentuk perlawanan terhadap konstitusi, pada gilirannya melawan rakyat," jelas Hasnu Wakil Sekretaris Jendral PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM, Selasa (15/3)
Menurut Hasnu, penegasan DPR RI yang akan memanggil paksa Lutfi terkait kelangkaan minyak goreng yang sudah berlangsung sebulan lebih ini jangan sampai seperti gertak sambal.
"Artinya, DPR harus konkret. Dewan itu mewakili rakyat, diberikan kewenangan oleh rakyat maka harus rill dalam membuat kebijakan politik yang prorakyat jug," tegasnya.
Langkah DPR agar memanggil paksa Mendag Lutfi, kata Hasnu, adalah upaya tepat. Sebab, trias politika sangat jelas dalam sistem demokrasi. DPR mempunyai tanggung jawab terhadap rakyat sebagai manifesto dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif.
Kendati demikian, jelas Hasnu, persoalaan kelangkaan minyak goreng ini adalah soal hajat hidup rakyat banyak. Belum lagi, rakyat Indonesia tengah diperhadapkan dengan sejumlah persoalan lain terkait bahan pokok yang kian mahal.
Di lapangan, kata Hasnu, selain kelangkaan migor, rakyat juga sedang diperhadapkan dengan harga bahan pokok yang diperkirakan menjelang bulan suci Ramdan ini akan begitu mahal.
Oleh karena itu, PB PMII mendesak agar pimpinan DPR segera mengambil tindakan rill untuk membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurut Hasnu, sampai sekarang kelangkaan migor ini benar-benar memberikan efek domini kepada rakyat kecil di tengah situasi penghasilan tak menentu akibat pandemi Covid-19 ini.
"PB PMII berharap pimpinan dan seluruh anggota DPR RI untuk mendesak pemerintah (Mendag) agar segera menghentikan krisis minyak goreng, hentikan penderitaan rakyat dengan membuat kebijakan pro rakyat kecil dan mengawalnya sebaik-baiknya," jelas Hasnu.
Pintu masuknya, lanjut Hasnu, maka DPR harus tegas untuk mengevaluasi bahkan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar secepatnya mencopot Mendag Lutfi demi kemaslahatan rakyat yang lebih besar.
"PB PMII mengusulkan kepada Presiden Jokowi segera mengganti Mendag Lutfi dengan orang yang berkompeten dan berintegritas. Sehingga nantinya, menteri tersebut tidak menyalahkan rakyatnya apalagi mengorbankan rakyatnya seperti sekarang ini," pungkas Hasnu. (OL-8)
