Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo mengambil berbagai kebijakan strategis dalam upaya melakukan pemerataan pembangunan di daerah. Kehadiran kebijakan tersebut turut berdampak positif bagi terjaganya stabilitas politik secara Nasional.
Hal itu diamini langsung oleh Aktivis Pemuda Nasional Sahat Martin Philip Sinurat dalam Seminar Indonesia Maju bertajuk Stabilitas Politik Dua Priode Pemerintahan Jokowi di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Dia menyampaikan kebijakan pembangunan Jokowi mampu menjaga kondusifitas stabilitas politik Tanah Air. Langkah tersebut, lanjut dia, sudah digencarkan Jokowi sejak menjabat sebagai presiden RI.
“Terkait stabilitas politik dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, saya melihat bagaimana stabilitas politik kita ditarik ke kebijakan pembangunan saat ini," kata Sahat di Banjarmasin, Kalsel.
Sahat menuturkan sedari awal pemerintahan, pembangunan infrastruktur sudah menjadi fokus Jokowi. Bahkan realisasi pembangunanannya diakukan disemua lini mulai darat, laut, dan udara.
Melalui pembangunan infrastrutur yang telah digencarkan Jokowi, dia meyakini, Indonesia telah melaju pesat lebih dari kepemimpinan sebelumnya. Dia menilai hal itu lantaran merupakan pondasi utama dalam upaya pembangunan Bangsa.
"Kita tahu di era Pak Jokowi pembangunan yang beliau prioritaskan di periode pertama adalah pembangunan infrastruktur,” ujar Sahat.
Lebih lanjut dia menyebut, dalam merealisasikan setiap program pembangunan Jokowi selalu menyertakan nilai-nilai ideologi Bangsa, yakni Pancasila. Menurutnya hal itu merupakan bentuk Nasionalisme yang harus diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. “Pak Jokowi menghormati filosofi pancasila dalam melakukan (program-program) pembangunan," tandas Sahat. (OL-12)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved