Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Presiden Joko Widodo mengambil berbagai kebijakan strategis dalam upaya melakukan pemerataan pembangunan di daerah. Kehadiran kebijakan tersebut turut berdampak positif bagi terjaganya stabilitas politik secara Nasional.
Hal itu diamini langsung oleh Aktivis Pemuda Nasional Sahat Martin Philip Sinurat dalam Seminar Indonesia Maju bertajuk Stabilitas Politik Dua Priode Pemerintahan Jokowi di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Dia menyampaikan kebijakan pembangunan Jokowi mampu menjaga kondusifitas stabilitas politik Tanah Air. Langkah tersebut, lanjut dia, sudah digencarkan Jokowi sejak menjabat sebagai presiden RI.
“Terkait stabilitas politik dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, saya melihat bagaimana stabilitas politik kita ditarik ke kebijakan pembangunan saat ini," kata Sahat di Banjarmasin, Kalsel.
Sahat menuturkan sedari awal pemerintahan, pembangunan infrastruktur sudah menjadi fokus Jokowi. Bahkan realisasi pembangunanannya diakukan disemua lini mulai darat, laut, dan udara.
Melalui pembangunan infrastrutur yang telah digencarkan Jokowi, dia meyakini, Indonesia telah melaju pesat lebih dari kepemimpinan sebelumnya. Dia menilai hal itu lantaran merupakan pondasi utama dalam upaya pembangunan Bangsa.
"Kita tahu di era Pak Jokowi pembangunan yang beliau prioritaskan di periode pertama adalah pembangunan infrastruktur,” ujar Sahat.
Lebih lanjut dia menyebut, dalam merealisasikan setiap program pembangunan Jokowi selalu menyertakan nilai-nilai ideologi Bangsa, yakni Pancasila. Menurutnya hal itu merupakan bentuk Nasionalisme yang harus diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. “Pak Jokowi menghormati filosofi pancasila dalam melakukan (program-program) pembangunan," tandas Sahat. (OL-12)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved