Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PARA penggiat kepemiluan dan organisasi masyarakat sipil membuat petisi menolak penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 melalui laman https://www.change.org/TolakPenundaanPemilu2024. Petisi itu diinisiasi oleh Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Konstitusi Demokrasi (Kode) Inisiatif, Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum, Universitas Andalas.
"Penting bagi kita sebagai warga negara untuk menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Atas nama negara hukum, politik demokratis, dan keberdayaan ekonomi tolak penundaan Pemilu 2024," demikian dikutip dari siaran pers yang disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, Kamis (3/3).
Para inisiator mengajak publik untuk bersama-sama menandatangani petisi ini sebagai bentuk penolakan atas wacana penundaan Pemilu 2024.
Baca juga : KPU Segera Ajukan Banding Vonis Penundaan Pemilu
Petisi itu, ujar Khoirunnisa atau Ninis, dibuat karena para elite politik makin kuat menyampaikan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Saat ini, sudah tiga partai DPR yang punya sinyal penundaan pemilu yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Menurut para penggiat pemilu, keinginan para elite itu bertentangan dengan konstitusi Indonesia khususnya Pasal 7 dan 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebut, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara Luber dan Jurdil setiap lima tahun sekali.
Masyarakat sipil khawatir para elite partai DPR memperluas dukungan agar bisa mengubah konstitusionalitas pemilu berkala dan pembatasan masa jabatan presiden. Menurut Ninis, Pasal 37 ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945 bertuliskan, usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 sedangkan mengubahnya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Sehingga PKB, Golkar, dan PAN hanya membutuhkan satu atau dua partai lagi untuk mengusulkan amendemen konstitusi bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain itu, ujar dia, koalisi DPR yang merupakan pendukung pemerintahan Presiden Jokowi saat ini cukup besar. Sehingga menurutnya memungkinkan para elit melakukan amandemen.
"Jika para elite politik berhasil mewujudkan itu maka Indonesia melanggar prinsip-prinsip universal negara demokrasi," ujarnya. (OL-13)
One Piece episode 1137 akan tayang pada 27 Juli 2025 setelah mengalami penundaan satu minggu. Simak jadwal tayang lengkap dan alasan delay di sini!
Presiden Donald Trump mengumumkan penghentian sementara sebagian besar tarif internasional selama 90 hari.
The Weeknd, dengan nama asli Abel Tesfaye, mengumumkan pembatalan konsernya di Rose Bowl, Pasadena, yang dijadwalkan pada 25 Januari karena kebakaran hutan Los Angeles.
Kebakaran hutan yang melanda Los Angeles memaksa penundaan pertandingan NBA dan pertandingan NHL, yang seharusnya diadakan di Crypto.com Arena.
The Academy mengumumkan penundaan pengumuman nominasi Oscar yang semula dijadwalkan pada 17 Januari, kini dijadwalkan ulang pada 19 Januari.
Misi SpaceX Crew-9 ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) mengalami penundaan sampai 25 September, untuk menyelesaikan persiapan sebelum peluncuran.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria mengungkapkan tantangan demokrasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo ke depan semakin berat, khususnya dalam memulihkan integritas kelembagaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved