PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan istri prajurit TNI dan Polri untuk berhati-hati memanggil penceramah dalam kegiatan keagamaan. Menurutnya, pemanggilan penceramah harus tetap dikoordinasikan oleh kesatuan demi menjaga kedisiplinan nasional.
"Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3).
"Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati," sambungnya.
Presiden berpendapat, kedisiplinan nasional bukan hanya ditujukan kepada para prajurit TNI dan Polri, tapi juga para istri dan suami mereka. Di samping mengundang penceramah radikal, contoh kedisiplinan dalam skala mikro juga terejawantah dalam percakapan di grup pesan singkat WhatsApp.
Baca juga: Jokowi: Tidak Ada Hak Demokrasi bagi Anggota TNI Polri
"Misalnya, berbicara mengenai IKN (ibu kota negara). Enggak setuju IKN, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan," ujarnya.
Menurut Jokowi, hal-hal seperti itu jika dibiarkan akan menjadi besar. Imbasnya, kedisiplinan nasional dalam lingkungan TNI dan Polri akan menghilang. Ia menegaskan, kedisiplinan TNI dan Polri dibatasi oleh aturan pimpinan.
"Di seluruh dunia, tentara punya aturan sendiri, kitab undang-undang hukum disiplin tentara, yang intinya adalah kesetiaan tegak lurus," pungkas Kepala Negara.
Peringatan Jokowi terkait kedisiplinan nasional disampaikan dalam rangka mencapai beberapa arahan dan kebijakan pemerintah di hadapan para perwira tinggi TNI dan Polri. Arahan itu antara lain memastikan terwujudnya transformasi ekonomi dan ekonomi hijuah, transformasi digital di tubuh TNI-Polri, serta pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. (Ant/OL-4)
