Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan istri prajurit TNI dan Polri untuk berhati-hati memanggil penceramah dalam kegiatan keagamaan. Menurutnya, pemanggilan penceramah harus tetap dikoordinasikan oleh kesatuan demi menjaga kedisiplinan nasional.
"Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3).
"Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati," sambungnya.
Presiden berpendapat, kedisiplinan nasional bukan hanya ditujukan kepada para prajurit TNI dan Polri, tapi juga para istri dan suami mereka. Di samping mengundang penceramah radikal, contoh kedisiplinan dalam skala mikro juga terejawantah dalam percakapan di grup pesan singkat WhatsApp.
Baca juga: Jokowi: Tidak Ada Hak Demokrasi bagi Anggota TNI Polri
"Misalnya, berbicara mengenai IKN (ibu kota negara). Enggak setuju IKN, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan," ujarnya.
Menurut Jokowi, hal-hal seperti itu jika dibiarkan akan menjadi besar. Imbasnya, kedisiplinan nasional dalam lingkungan TNI dan Polri akan menghilang. Ia menegaskan, kedisiplinan TNI dan Polri dibatasi oleh aturan pimpinan.
"Di seluruh dunia, tentara punya aturan sendiri, kitab undang-undang hukum disiplin tentara, yang intinya adalah kesetiaan tegak lurus," pungkas Kepala Negara.
Peringatan Jokowi terkait kedisiplinan nasional disampaikan dalam rangka mencapai beberapa arahan dan kebijakan pemerintah di hadapan para perwira tinggi TNI dan Polri. Arahan itu antara lain memastikan terwujudnya transformasi ekonomi dan ekonomi hijuah, transformasi digital di tubuh TNI-Polri, serta pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. (Ant/OL-4)
FPHW secara tegas menolak berkembangnya organisasi masyarakat yang teridentifikasi dan menganut paham intoleransi, radikalisme dan terorisme.
Pancasila dan khilafah tidak bisa hidup berdampingan di Indonesia. Salah satunya harus dikorbankan.
SOSOK Prof Yudian Wahyudi menjadi salah satu lulusan pesantren yang berhasil di dunia akademik. Dari Pesantren Termas di Pacitan, Jawa Timur.
KARENA Indonesia negara multikultural, munculnya potensi radikalisme menjelang pilkada serentak 9 Desember 2020 masih sangat tinggi.
Paham radikalisme tumbuh subur di masyarakat karena tidak sedikit orang yang baru belajar agama tidak mampu menafsirkan ilmu itu dengan baik.
Kelompok teroris tersebut bahkan telah melakukan penggambaran untuk serangan tersebut.
Uang sering kali menjadi topik sensitif dalam hubungan suami istri, namun pentingnya komunikasi yang terbuka tentang keuangan tidak boleh diabaikan.
Pria paruh baya berinisial W membunuh istrinya itu di rumah kontrakan yang berada di Jalan Pondok Kelapa Selatan, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu (19/1) malam
NU nekat menghabisi korban lantaran terbakar amarah karena mengetahui pesan whatsapp dari korbaan ke ponsel suaminya yang mempertanyakan kapan suaminya menceraikan pelaku.
Seorang pria bernama Kenji, 26, di Sukatani, Bekasi, Jawa Barat, menyiram mertua, istri, anaknya yang masih berusia dua tahun dengan air keras pada Senin (20/6) pagi.
DA dan SJ awalnya menyewa mobil milik korban berinisial YMS. Mobil tersebut disewa untuk operasional proyek dengan tarif Rp500 ribu per hari dari 30 Mei hingga 9 Juni 2022.
Pihaknya juga meminta media tidak berspekulasi terhadap isu tersebut dan dapat menunggu hasil investigasi dari Polri secara menyeluruh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved