Wapres Akui Kemandirian Umat Islam Masih Rendah

WAKIL Presiden Ma’ruf menyebutkan salah satu tantangan besar umat Islam di tengah arus globalisasi saat ini adalah lemahnya kemandirian umat akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan peran berbagai pihak untuk menguatkan kemandirian umat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi sehingga mampu bersaing secara global.

"Saya kira kemandirian umat itu berarti melakukan penguatan, takwiyatul ummah, terutama di dalam pendidikan maupun ekonomi," ujar Ma'ruf saat menerima audiensi secara virtual Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) Pusat di Jakarta, Senin (14/2).

Baca juga: JAM-Pidmil Siapkan Tim Usut Korupsi Satelit secara Koneksitas 

Ma’ruf berharap DDII yang juga merupakan lembaga pendidikan, bisa terus berkontirbusi meningkatkan kemandirian umat melalui peningkatan kualitas pendidikan. "Kita berharap Dewan Da'wah dapat meningkatkan kualitas pendidikan umat, yang saat ini menjadi tantangan dalam persaingan global," imbaunya. 

Di samping itu, tambahnya, penguatan umat juga harus dilakukan dengan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonominya terutama ekonomi syariah. "Sejalan dengan itu, pemerintah juga sedang mengembangkan penguatan ekonomi dan keuangan syariah supaya sesuai dengan prinsip ajaran Islam," ungkapnya. 

Ma’ruf menjelaskan empat fokus yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut yaitu pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan, penguatan dana sosial Islam terutama zakat dan wakaf, dan pengembangan usaha yang berbasis syariah. "Khusus terkait pemberdayaan umat, saat ini sedang kita coba, pertama menginkubasi atau menumbuhkan pengusaha-pengusaha muslim di daerah-daerah, kedua melakukan penguatan pengusaha-pengusaha yang sudah ada, dan ketiga memigrasikan pengusaha-pengusaha yang masih konvensional kepada syariah," paparnya. 

Pada kesempatan ini, Ma’ruf juga mengapresiasi peran aktif DDII dalam menjalankan syiar Islam yang moderat dan toleran. Ulama dunia pun mengakui keberhasilan Indonesia dalam mengelola perbedaan di tengah kehidupan masyarakatnya yang memiliki beragam latar belakang. 

Sebelumnya, Ketua Pembina DDII Didin Hafidhuddin melaporkan bahwa pihaknya berencana mengundang Wapres menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DDII yang akan diselenggarakan pada 24 hingga 26 Februari 2022 di Padang, Sumatera Barat. Tujuan kegiatan ini adalah konsolidasi dan sosialisasi membangun kesepahaman antarpengurus DDII dari pusat hingga daerah, serta meningkatkan komitmen dan kinerja baik secara kualitas dan kuantitas untuk kepentingan bangsa dan umat.

“Kami mengharapkan Bapak berkenan memberikan tausiah atau arahan kepada para peserta yang berasal dari 32 provinsi di Indonesia," harapnya. 

Selanjutnya, Ketua Umum Dewan Da'wah Adian Husaini menyampaikan bahwa saat ini DDII sedang menguatkan fungsi sebagai lembaga dakwah dan pendidikan.

"Sekarang ini kami mengoordinasikan ribuan da'i yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia khususnya di daerah-daerah pelosok dan perbatasan," ungkapnya. 

Di antara ribuan da'i tersebut, menurut Adian, terdapat ratusan da'i yang dibekali pendidikan khusus hingga tingkat sarjana melalui kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi.

"Sekarang kami sedang mengader sekitar 885 calon da'i tingkat S-1, dan semua diberikan beasiswa secara penuh," tuturnya. (OL-6)