Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENINDAKLANJUTI Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I antara Komisi II DPR RI, DPD RI, dan pemerintah sebelumnya, Komisi II DPR RI menggelar Rapat Panja tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi dengan Komite I DPD RI, Mendagri, Menkumham, dan Menkeu dalam rangka membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM).
Tujuh provinsi itu yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa pembahasan tujuh RUU tentang Provinsi tersebut sudah dibicarakan selama hampir satu tahun. Ada komunikasi yang intensif antara DPR dengan Pemerintah.
Bahkan DPR RI juga sudah bertemu dengan para kepala daerah dari ke tujuh provinsi itu, dan sudah mencapai beberapa kesepakatan.
“Pembahasan yang pertama adalah kita akan merubah undang-undang yang selama ini ada dan mengatur tujuh provinsi tersebut yang terdiri dari dua undang-undang, kemudian kita akan merubah menjadi masing-masing provinsi mempunyai undang-undang," katanya.
"Kita akan membahas atau merubah alas hukum pembentukannya, dimana selama ini alas hukum pembentukannya itu masih berdasarkan UUD RIS dan akan kita ubah menjadi Undang-Undang Dasar 1945,” kata Doli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2).
Politikus Partai Golkar itu menyatakan, suatu perubahan peraturan perundang-undangan bisa disebut perubahan undang-undang apabila terjadi perubahan di batang tubuh.
Oleh karena itu, tambah Doli, selain masalah alas hukum pembentukannya, nanti Panja juga akan membahas ada dua hal lainnya, yakni tentang cakupan wilayah dan tentang karakteristik masing-masing daerah.
“Kita berharap rapat ini bisa berjalan lancar sesuai harapan karena kita sudah Panjang sekali membicarakan ini. Terkait soal mekanisme, rapat ini adalah tentang tujuh RUU Provinsi, artinya ada tujuh Panja," tuturnya.
"Seharusnya kita membahasnya dengan masing-masing Panja. Tujuh Panja itu dipimpin oleh lima Pimpinan Komisi II DPR. Tetapi karena pembahasannya tidak terlalu Panjang, kita sepakati akan membahasnya sekaligus sehingga nanti kita bisa menyelesaikannya dengan sangat efektif,” kata Doli. (RO/OL-09)
Komisi I dan pemerintah telah merampungkan pembahasan 40% dari 92 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU TNI.
DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Grup Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis (7/11) kemarin. Kunker spesifik Komisi VII DPR RI itu dilakukan 15 anggota dari 8 fraksi.
Panja Komisi VIII DPR RI untuk BPIH Tahun 1445H/2024M, Abdul Wachid, menegaskan bahwa Kementerian Agama RI telah melanggar kesepakatan yang dibuat soal kuota haji
PANITIA Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) sepakat untuk mengubah sejumlah pasal.
Rapat panja Baleg DPR soal RUU DKJ akan digelar dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi soal pasal-pasal yang kontroversial di RUU tersebut.
Baleg DPR akan menggelar rapat panitia kerja (panja) bersama pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), Rabu, 13 Maret 2024.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved