Jumat 28 Januari 2022, 15:45 WIB

Istri Alex Noerdin Dipanggil KPK terkait Bupati Nonaktif Musi Banyuasin

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Istri Alex Noerdin Dipanggil KPK terkait Bupati Nonaktif Musi Banyuasin

MI/Adam Dwi
Bupati nonaktif Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan istri mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin, Sri Eliza. Sri akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menjerat anak kandungnya, Bupati nonaktif Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin (DRA).

"Pemeriksaan yang bersangkutan dengan kapasitas sebagai saksi dilakukan di Satuan Brimob Polda Sumatra Selatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (28/1).

Penyidik juga memanggil enam saksi lainnya, yakni Direktur Utama PT Gajah Mada Sarana, Herry Zaman; Manager Sumber Daya Manusia (SDM) PT Gajah Mada Sarana, Akbar Ramadhan; dan Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Musi Banyuasin, Irfan. Kemudian, Komisaris PT Perdana Abadi Perkasa, Sandi Swardi, serta dua pihak swasta, M Nopriansyah dan Ahmad Sadad.

Ali belum membeberkan keterkaitan para saksi dalam perkara dugaan rasuah tersebut. Keterangan yang digali dari para saksi akan diungkap setelah pemeriksaan penyidik.

Baca juga: Ketua DPR Minta Mafia pupuk harus ditindak

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus itu. Mereka, yakni Dodi, Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.

Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga

Antara

Kuasa Hukum: Ada Motif Bisnis dan Politik di Balik Kasus Bendum PBNU

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 16 Mei 2022, 11:22 WIB
Irfan menegaskan, Mardani tidak pernah menerima aliran dana seperti yang disebutkan saksi Christian...
dok.ist

PT TGM Minta PT KMI Tinggalkan Areal Tambang Miliknya di Kalteng

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 16 Mei 2022, 08:10 WIB
KUASA hukum PT Tuah Globe Mining  (TGM) melayangkan somasi kepada PT Kutama Mining Indonesia (KMI), untuk meninggalkan dan...
Dok Kemendagri

Ditjen Bina Keuda Kemendagri Pacu Pegawai Tingkatkan Kualitas Diri dan Kinerja Pelayanan

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 15 Mei 2022, 23:10 WIB
Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk menguatkan kapasitas diri dan meningkatkan kinerja...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya